Gubernur Jateng Upayakan SPBU Khusus Nelayan di Cilacap: Petanya Sudah Ada

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan memastikan ketersediaan bahan bakar solar subsidi. 

Dalam acara Ngopi Bareng Pak Luthfi (Ngopfi) di Garasi Alat Berat PT Elcander Duta Sarana (EDS), Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Rabu (12/3/2025) malam, ia menanggapi langsung keluhan para nelayan tentang sulitnya mendapatkan solar.

Yoga, seorang nelayan asal Cilacap, mengungkapkan bahwa nelayan sering kali kesulitan mendapatkan solar subsidi.

"Saya mewakili teman-teman nelayan, minta tolong agar solar subsidi ditambah, karena sering sekali rebutan solar," ujarnya di hadapan Gubernur.

Baca juga: Gubernur Ahmad Lutfi Tinjau Lokasi Banjir di Grobogan, Janji Segera Perbaiki Tanggul Sungai Tuntang

Selain itu, Yoga juga mengeluhkan kualitas solar yang didapatkan. Menurutnya, bahan bakar yang tersedia di wilayah tersebut tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan nelayan.

"Mumpung ada Pak Gubernur dan Bupati, ada dari Pertamina juga, tolong diperhatikan kualitas solarnya," lanjutnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa solar subsidi memang harus tersedia secara maksimal bagi nelayan agar mereka bisa lebih berdaya.

"Solar bersubsidi itu kebijakan pemerintah, nanti akan kita cek ke lapangan apakah sudah tepat sasaran atau belum," ujar Luthfi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (13/3/2025).

Sebagai solusi jangka panjang, ia menyampaikan rencana pemerintah untuk mendekatkan akses BBM dengan membangun SPBU khusus nelayan di titik-titik strategis.

"Jadi akan ada beberapa SPBU yang kita tempatkan di muara dan lokasi-lokasi strategis lainnya. Petanya sudah ada, termasuk untuk wilayah Cilacap," jelasnya.

Selain membahas permasalahan solar, dalam kesempatan yang sama, masyarakat pesisir Cilacap juga mengusulkan pemanfaatan lahan bekas tambak udang seluas 18 hektare yang terbengkalai. 

Lahan tersebut diketahui milik TNI dan sebelumnya dikelola oleh pengusaha udang. Warga berharap agar lahan itu bisa dimanfaatkan oleh petani setempat.

Terkait hal ini, Luthfi menyatakan akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi terbaik.

"Kalau itu milik Kodam, kami akan berkoordinasi dengan mereka agar lahan ini bisa lebih produktif dan dimanfaatkan masyarakat," katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki program untuk mengaktifkan kembali tambak yang tidak terpakai.

"Kami sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait. Untuk Jawa Tengah, ada bantuan pemanfaatan kembali 15 ribu hektare tambak yang terbengkalai, termasuk untuk ternak Nila Salim. Ini program pemerintah pusat," jelas Luthfi. (*)