TNI - Polri Masif Intervensi Mahasiswa di Jawa Tengah, LBH Semarang Ingatkan New Orba

Dia diintervensi oleh kampus selepas sejumlah intel diduga dari Polres Salatiga mengintervensi pihak rektorat kampus.

"Intimidasi belum ke teguran, hanya sebatas menanyakan identitas pribadi. Namun, secara pribadi hal itu membuat saya tidak nyaman," ucapnya.

R juga mencatat ada berbagai gerakan dari aparat yang berupaya melakukan pemantauan gerakan mahasiswa di antaranya saat aksi Kamisan Salatiga diawasi oleh para aparat TNI.

Padahal, lanjut  R, sebelum RUU TNI disahkan, tidak ada tentara yang bersliweran.

Begitupun soal polisi, LPM yang dikelolanya pernah akan disusupi oleh polisi dari Polres Salatiga. Hal itu terjadi ketika ada rekrutmen anggota LPM ada nomor calon anggota yang hendak mendaftarkan diri. Selepas diperiksa, ternyata milik Humas Polres Salatiga.

"Suasana kampus selepas disahkan RUU TNI lebih mencekam," ucapnya. 

Intimidasi yang dialami oleh para mahasiswa tidak hanya terjadi di Semarang dan Salatiga. 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mencatat ada laporan intimidasi aparat yang masuk ke kampus mulai dari Magelang, Jepara, Pekalongan dan Tegal.

"Laporan itu muncul karena ada jaringan dengan kami. Bisa saja kejadian di lapangan lebih banyak sehingga kami saat ini masih melakukan intimidasi," beber Aktivis HAM dari LBH Semarang, Cornelius Gea saat dihubungi Tribun.

Cornelius mengatakan, laporan intimidasi yang diterima mahasiswa di berbagai kampus di Jawa Tengah mulai terjadi selepas disahkan RUU TNI. "Sebelum RUU TNI disahkan dulu aktornya hanya polisi. Selepas RUU, aktornya bertambah dari tentara bahkan organisasi masyarakat (ormas)," jelasnya.

Cornel mengungkap, bentuk intimidasi juga bermacam-macam mulai dari  persuasif dengan menanyakan kegiatan para mahasiswa. Namun, tentu hal itu juga cukup menganggu.

Bentuk lainnya berupa keluarga mahasiswa didatangi oleh aparat untuk dilakukan pengancaman.

Bahkan, ada mahasiswa yang diancam akan dilaporkan dan dibawa ke Polsek dan Polres setempat.

"Kami menemukan pula pola-pola lewat struktural kampus baik kampus swasta maupun negeri dengan cara aparat menekan pihak rektorat yang kemudian rektorat menekan mahasiswa," ucapnya.

Bentuk-bentuk tekanan ke rektorat, lanjut Cornelius, berupa membatasi ruang ekspresi salah satunya melalui konten media sosial. Kemudian kampus ditekan untuk memerintahkan mahasiswanya agar tak menggelar aksi massa.