TNI - Polri Masif Intervensi Mahasiswa di Jawa Tengah, LBH Semarang Ingatkan New Orba

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Sejumlah mahasiswa di berbagai kampus di Jawa Tengah mendapatkan intimidasi dari aparat kepolisian maupun TNI.

Kasus intimidasi semakin masif selepas revisi UU TNI disahkan pada 20 Maret 2025 lalu.

Salah satu dugaan intimidasi oleh aparat TNI dialami oleh para mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang didatangi oleh seorang anggota TNI ke acara diskusi yang diselenggarakan Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW).

Tema diskusi tersebut berupa Fasisme Mengancam Kampus Bayang-bayang Militer Bagi Kebebasan Akademik di halaman Auditorium Kampus 3 UIN Walisongo, Senin (14/4/2025) sore.

Paniti diskusi, Ryan Wisnal mengungkapkan, kelompok diskusinya didatangi oleh seorang intel yang menyusup ke dalam acara diskusi.

Namun, para mahasiswa menyadari hal itu lalu menanyakan identitas intel tersebut.

"Intel itu tidak mau mengaku lalu memilih pergi meninggalkan diskusi," paparnya saat dihubungi Tribun, Rabu (16/4/2025).

Intimidasi tersebut ternyata berulang, para mahasiswa didatangi oleh dua TNI berpakaian lengkap yang datang selang 15 menit dari kepergian intel.

Menurut Ryan, para mahasiswa diinterogasi soal acara yang digelar. Kemudian mahasiswa yang melakukan diskusi dimintai identitasnya oleh anggota TNI tersebut.

"Kami pertanyakan ke mereka mengapa dimintai identitas. Kami menanyakan pula mengapa militer bisa masuk ke kampus," bebernya.

Dampak dari intimidasi tersebut, Ryan mengungkapkan para peserta diskusi sempat mengalami ketakutan.

Di sisi lain, para mahasiswa juga menyadari bahwa ancaman kebebasan akademik sudah di depan mata.

"Dari intervensi itu, kami  menyadari perlawanan perlu dilakukan untuk memperjuangan kebebasan akademik memang harus dijaga," ujarnya.

Tak hanya di Semarang, kasus serupa terjadi pula di Salatiga.
Mahasiswa dari Kampus UIN Salatiga berinisial R mengaku, mendapatkan sejumlah intimidasi selepas terlibat aktif dalam gerakan Aksi Kamisan Salatiga.

Selain itu, dia juga aktif di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) yang juga aktif mengkritik kampus.

Dia diintervensi oleh kampus selepas sejumlah intel diduga dari Polres Salatiga mengintervensi pihak rektorat kampus.

"Intimidasi belum ke teguran, hanya sebatas menanyakan identitas pribadi. Namun, secara pribadi hal itu membuat saya tidak nyaman," ucapnya.

R juga mencatat ada berbagai gerakan dari aparat yang berupaya melakukan pemantauan gerakan mahasiswa di antaranya saat aksi Kamisan Salatiga diawasi oleh para aparat TNI.

Padahal, lanjut  R, sebelum RUU TNI disahkan, tidak ada tentara yang bersliweran.

Begitupun soal polisi, LPM yang dikelolanya pernah akan disusupi oleh polisi dari Polres Salatiga. Hal itu terjadi ketika ada rekrutmen anggota LPM ada nomor calon anggota yang hendak mendaftarkan diri. Selepas diperiksa, ternyata milik Humas Polres Salatiga.

"Suasana kampus selepas disahkan RUU TNI lebih mencekam," ucapnya. 

Intimidasi yang dialami oleh para mahasiswa tidak hanya terjadi di Semarang dan Salatiga. 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mencatat ada laporan intimidasi aparat yang masuk ke kampus mulai dari Magelang, Jepara, Pekalongan dan Tegal.

"Laporan itu muncul karena ada jaringan dengan kami. Bisa saja kejadian di lapangan lebih banyak sehingga kami saat ini masih melakukan intimidasi," beber Aktivis HAM dari LBH Semarang, Cornelius Gea saat dihubungi Tribun.

Cornelius mengatakan, laporan intimidasi yang diterima mahasiswa di berbagai kampus di Jawa Tengah mulai terjadi selepas disahkan RUU TNI. "Sebelum RUU TNI disahkan dulu aktornya hanya polisi. Selepas RUU, aktornya bertambah dari tentara bahkan organisasi masyarakat (ormas)," jelasnya.

Cornel mengungkap, bentuk intimidasi juga bermacam-macam mulai dari  persuasif dengan menanyakan kegiatan para mahasiswa. Namun, tentu hal itu juga cukup menganggu.

Bentuk lainnya berupa keluarga mahasiswa didatangi oleh aparat untuk dilakukan pengancaman.

Bahkan, ada mahasiswa yang diancam akan dilaporkan dan dibawa ke Polsek dan Polres setempat.

"Kami menemukan pula pola-pola lewat struktural kampus baik kampus swasta maupun negeri dengan cara aparat menekan pihak rektorat yang kemudian rektorat menekan mahasiswa," ucapnya.

Bentuk-bentuk tekanan ke rektorat, lanjut Cornelius, berupa membatasi ruang ekspresi salah satunya melalui konten media sosial. Kemudian kampus ditekan untuk memerintahkan mahasiswanya agar tak menggelar aksi massa.

Dia menilai, semakin masifnya intimidasi yang diterima pihak kampus dan mahasiswa buntut dari RUU TNI. Selain itu, intimidasi muncul ketika ada pihak yang melakukan kritik terhadap rezim Prabowo.

"Sejauh ini ada dua hal itu. Ketika rezim dikritik, penguasa dibikin resah maka aparatnya juga resah. Ketika hal itulah disentuh biasanya aparat ormas terus negara langsung bereaksi," ucapnya.

Menurut Cornelius, Jawa Tengah menjadi daerah yang cukup banyak mengalami intimidasi oleh aparat selepas pengesahan RUU TNI.

Dia mengungkapkan, intimidasi tersebut polanya akan terus naik. Untuk itu, pihaknya masih melakukan inventarisasi dan mitigasi .

"Intimidasi nantinya bakal lebih intens, masif dan terkoordinir sehingga kita harus lebih bersiap," bebernya.

Tanggapan TNI-POLRI

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menanggapi adanya dugaan intervensi oleh aparat militer terhadap kegiatan diskusi akademik di Kampus III UIN Walisongo Semarang.

Pihaknya menuturkan, bahwa hal tersebut tidak benar.
Dia menjelaskan kehadiran salah satu anggota TNI atas nama Sertu Rokiman, Babinsa Koramil Ngaliyan Kelurahan Tambak Aji.

Rokiman semata-mata dalam rangka menjalankan tugas rutin sebagai aparat kewilayahan.

"Kehadiran Sertu Rokiman pun terbatas di area depan kampus dan tidak masuk ke dalam lokasi acara diskusi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun.

Ia mengungkapkan, tidak ada intervensi ataupun upaya dalam bentuk apa pun, untuk menghentikan kegiatan diskusi.

"Bahkan, Sertu Rokiman sama sekali tidak masuk ke area forum diskusi, melainkan tetap berada di luar kampus," klaimnya.

Terkait dengan keberadaan seseorang yang disebut-sebut sebagai intelijen dalam video yang beredar, TNI AD memastikan bahwa individu tersebut bukanlah anggota TNI.

“Kami tegaskan, orang dalam video tersebut bukan anggota kami. Kehadiran Babinsa pun hanya satu orang, dan itu pun berada di luar forum diskusi,” sambung Wahyu.

Kehadiran tentara ke kampus UIN Semarang berawal dari pamflet diskusi KSMW X FTPS bertema Fasisme Mengancam Kampus Bayang-bayang Militer Bagi Kebebasan Akademik.

"Acara itu terbuka untuk umum jadi anggota memonitor wilayah sesuai tugas tanggung jawab," terang Kapendam IV/Diponegoro, Letkol Inf Andy Soelistyo.

Sementara, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengungkapkan belum memonitor terkait ada anggota kepolisian dari Polda Jateng yang melakukan intervensi ke mahasiswa maupun kampus. "Saya cek dulu," tandasnya. (Iwn)