Program Rumah Layak Huni Bagi Nakes Resmi Diluncurkan Menkes di Kendal

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, resmi meluncurkan program rumah untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Kendal, Senin (28/4/2025).

Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah bersama BTN untuk memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, dengan alokasi sebanyak 30.000 unit rumah subsidi.

Inisiatif ini diharapkan mendukung kesejahteraan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan publik, sekaligus mempercepat target Program Perumahan Nasional Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Adapun peluncuran perdana dilakukan di Perumahan Puri Delta Asri 9 di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan kuota rumah tersebut sejumlah 30 ribu unit dengan alokasi 15 ribu untuk perawat, 10 ribu untuk bidan dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan masyarakat.

Ia menambahkan, kriteria penerima rumah tersebut ialah tenaga kesehatan yang masih memiliki pendapatan rendah. Namun, ia belum memastikan berapa jumlah kuota rumah yang akan dibangun di Jawa Tengah.

"Yang pasti di Jawa Tengah sudah kita lakukan, kalau ini semua sudah berhasil kita alokasikan tambahan buat tenaga masyarakat," katanya seusai melaunching rumah, Senin (28/4/2025) petang.

Maruarar menjelaskan, rumah tersebut sudah bisa langsung ditempati oleh para tenaga kesehatan. Bahkan, dirinya bersama jajaran pemerintahan juga telah melakukan pengecekan ke rumah tersebut.

Diterangkannya, pemilihan lokasi tersebut sudah melalui pertimbangan matang dengan berbagai aspek.

"Tadi saya sudah ngecek langsung, di sini lokasinya saya pastikan bebas banjir. Saya sudah bincang-bincang dengan warga tentunya sambil keliling," paparnya.

Menkes Budi Gunadi Sadikin berpesan agar pengembang tak hanya sekedar membangun perumahan semata. Ia meminta aspek lain turut menjadi perhatian saat membangun kawasan perumahan.

"Ini tidak hanya sebatas membangun rumah saja, namun juga perumahan yang bisa membuat penghuninya betah," ujarnya.

Gubernur Jateng, Ahmad Lutfi mengatakan masih terdapat hampir 1,2 juta rumah tidak layak huni yang akan dibangun di Jawa Tengah, termasuk untuk tenaga kesehatan. 

Pihaknya pun sudah menyiapkan skema anggaran dari APBN maupun APBD di tahun pertama progres pembangunan.

"Prinsipnya akan kita dukung program ini. Kita akan kebut dan pastikan anggaran kita cukup, satu tahun pertama ini kita targetkan 17 ribu rumah," sambungnya.

Selain berpusat pada APBN dan APBD, pihaknya juga akan melibatkan program CSR dari pihak swasta untuk mempercepat pembangunan. 

"Nanti akan kita rapatkan lagi dengan APBN APBD, CSR, Baznas dan pihak-pihak lain tentunya," tandasnya. (ags)