Diterpa Ketidakpastian Global, APBN Jadi Penopang Ekonomi Jawa Tengah

TRIBUNJATENG.COM - APBN Jawa Tengah menjadi penopang perekonomian di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Denga begitu, perekonomian Jawa Tengah tetap tumbuh positif pada Triwulan I 2025.

APBN berperan strategis sebagai instrumen fiskal yang responsif, mendorong infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya.

Baca juga: UMKM Center Diluncurkan di Solo, Respati: Siap Bantu Pelaku Usaha

Baca juga: Bisnis Wisata Relawan Bencana, Desa Wisata Dawuhan Bagi Keuntungan untuk Kemanusian

Ia menyampaikan kinerja APBN di Jawa Tengah hingga Maret 2025 menunjukkan hasil positif dan memberikan sinyal optimis terhadap ketahanan fiskal regional. 

"Total penerimaan negara tercatat mencapai Rp26,44 triliun atau 20,43 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp26,34 triliun atau 25,21?ri pagu anggaran." terang Andy.

Dengan demikian, Jawa Tengah berhasil mencatatkan surplus APBN sebesar Rp106,07 miliar yang menjadi indikasi pengelolaan fiskal yang efisien serta menambah ruang fiskal untuk mengantisipasi dinamika ekonomi ke depan.

Kontributor utama penerimaan berasal dari sektor perpajakan yang meliputi pajak dalam negeri serta kepabeanan dan cukai yang menyumbang Rp24,42 triliun atau 19,73?ri target.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja kuat dengan realisasi sebesar Rp2,02 triliun, setara 35,63?ri target tahunan.

Di sisi belanja, realisasi APBN di wilayah Jawa Tengah mencapai Rp26,34 triliun atau 25,21?ri pagu anggaran.

Belanja tersebut terdiri atas Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp6,44 triliun atau 18,85?ri pagu, serta Belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang telah mencapai Rp19,90 triliun atau 28,29 persen . 

Keseimbangan antara penerimaan dan belanja ini memperkuat peran APBN sebagai instrumen fiskal yang menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di tengah tantangan global.

Adapun kinerja APBD Jawa Tengah hingga akhir Maret 2025 menunjukkan progres yang positif.

Pendapatan Daerah berhasil terealisasi sebesar Rp25,69 triliun atau 22,72?ri target, sementara Belanja Daerah mencapai Rp13,70 triliun atau 11,89?ri pagu.

Porsi terbesar pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Hingga akhir Maret 2025, kontribusi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap pendapatan APBD mencapai Rp19,9 triliun, atau sekitar 77,49?ri total realisasi pendapatan.

Angka ini kembali menegaskan peran krusial dukungan fiskal pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah, termasuk dalam penyediaan layanan publik esensial bagi masyarakat Jawa Tengah. (*)