DPRD Wonosobo Sidak Fasilitas Kesehatan, Evaluasi Layanan dan Anggaran

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo pada sejumlah fasilitas kesehatan, Selasa (29/4/2025).

Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, Mugi Sugeng, sidak ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan kesehatan.

Hasil sidak di RSUD Setjonegoro, Mugi menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi perhatiannya terutama kaitannya dengan kondisi internal dan pengelolaan anggaran rumah sakit daerah tersebut.

Baca juga: Naik dari Tahun Lalu, Target Bulan Dana PMI Wonosobo 2025 Capai Rp 1,7 Miliar

“RSUD saat ini dalam proses naik kelas dari tipe C ke tipe B. Pendapatan tahun lalu sebesar Rp144,7 miliar, namun silpa hanya Rp5 miliar. Padahal, idealnya harus ada cadangan Rp21 miliar untuk operasional tiga bulan,” ujar Mugi.

Ia menyebut sebagian besar anggaran sekitar Rp85 miliar habis untuk belanja operasional dan belum diimbangi dengan efisiensi dan distribusi yang adil, khususnya dalam sistem pembagian jasa pelayanan (jaspel) yang dinilai memicu ketidakpuasan pegawai.

“Kalau sistem jaspel dianggap sudah baik tapi tetap menimbulkan konflik, artinya sistem itu harus ditinjau ulang. Jangan sampai niat memberi insentif justru memunculkan masalah baru,” tegasnya.

Menanggapi masukan dewan, Direktur RSUD Setjonegoro, dr R. Danang Sananto Sasongko, menyatakan pihaknya siap mengevaluasi sejumlah aspek layanan. Ia menilai kunjungan DPRD membawa masukan berharga bagi perbaikan internal.

“Masukan dari DPRD menjadi catatan penting. Mereka hadir sebagai representasi suara masyarakat, jadi akan kami jadikan bahan introspeksi,” ujarnya.

Terkait isu jaspel yang banyak dikeluhkan pegawai, dr Danang tidak membeberkan secara teknis, namun menekankan bahwa kondisi saat ini sangat berbeda dibanding era pandemi.

Baca juga: Bupati Wonosobo Apresiasi Peran Strategis Bank Jateng dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Daerah

“Dulu pembiayaan jaspel ditanggung oleh Kemenkes selama pandemi. Sekarang kita harus mencari alternatif pembiayaan sendiri, sehingga tidak bisa dibandingkan begitu saja,” ungkapnya.

Sementara itu, saat sidak di Puskesmas Garung, DPRD menyoroti tingginya beban layanan karena hanya ada satu puskesmas di wilayah tersebut. Oleh karena itu, rencana relokasi terus didorong.

“Tahun ini kita fokus pada pembelian lahan untuk akses jalan. Anggaran Rp1 miliar sudah disiapkan untuk itu,” pungkas Mugi. (ima)