DPRD Wonosobo dan BPIP Sepakat Perkuat Nilai Pancasila dalam Setiap Kebijakan Daerah 

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) resmi melakukan kerjasama dengan DPRD Kabupaten Wonosobo dalam upaya menanamkan Pancasila ke dalam kebijakan lokal.

Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dilakukan pada Sabtu (3/5/2025) bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Wonosobo. 

Kepala BPIP, Yudian Wahyudi menggaris bawahi pentingnya posisi DPRD sebagai garda depan dalam penjaga nilai-nilai kebangsaan.

Ia mengatakan, arah kebijakan daerah seharusnya menjadi refleksi langsung dari semangat gotong royong dan keadilan yang diusung Pancasila.

“DPRD merupakan garda terdepan dalam mengawal nilai-nilai Pancasila di tingkat daerah, sekaligus mendorong terciptanya kebijakan yang berkeadilan dan berketuhanan,” tegas Yudian.

Dalam pidatonya yang bertajuk “Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Jajaran DPRD Kabupaten Wonosobo”, Yudian menekankan, internalisasi Pancasila bukan tugas seremoni, melainkan kerja teknokratik yang harus diterjemahkan ke dalam naskah akademik, pasal demi pasal dalam Perda, hingga pengawasan program pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Eko Prasetyo, menyebut kerja sama ini sebagai momen penting untuk menjadikan Wonosobo pionir daerah yang tidak hanya hafal Pancasila, tapi juga menjalankannya.

“Kerja sama ini merupakan momentum bersejarah bagi Wonosobo untuk menjadi contoh daerah yang mengintegrasikan Pancasila dalam setiap aspek pembangunan khususnya melalui produk hukum daerah,” ujarnya.

Menurutnya, sudah saatnya DPRD tidak hanya bicara anggaran dan perda, tetapi juga soal nilai.

Ia berkomitmen mendorong setiap fraksi untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam penyusunan kebijakan. (ima)