Blora Kekurangan 902 Guru, Dewan Pendidikan Sarankan Beberapa Opsi Penyelesaian

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Blora kekurangan sebanyak 902 guru. 

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Blora,
Slamet Pamudji, merekomendasikan beberapa hal yang bisa menjadi opsi penyelesaian persoalan kekurangan guru.

"Jadi untuk masalah kekurangan guru ini kan memang masalah yang nggak pernah selesai, karena memang sudut pandangnya yang memang berbeda-beda."

"Ada yang pakai sudut pandang rasio guru dan siswa, dan ada juga yang memakai rasio rombongan belajar (rombel). Nah ini yang nggak pernah ketemu," terangnya, Jumat (9/5/2025).

Kendati demikian, Dewan Pendidikan Blora merekomendasikan opsi redistribusi, untuk penyelesaian kekurangan guru tersebut.

"Sehingga memang tetap apapun kami dari dewan pendidikan ya rekomendasinya adalah redistribusi guru tetap harus ada, karena bisa jadi ini kan di sekolah-sekolah yang di kota-kota itu banyak kelebihan guru juga."

"Ada beberapa juga sekolah-sekolah tingkat SD, yang kelas satu misalnya bisa sampai dua rombel. Jadi satu SD itu rombelnya bisa sampai 12 rombel, jika dihitung sampai kelas 6. Ini yang harus ditata kembali," terangnya.

Rekomendasi selanjutnya, harus dilakukan kajian lebih lanjut. Tujuannya agar tidak terjadi permasalahan lagi ke depan. 

Menurutnya penyelesaian kekurangan guru ini, harus diselesaikan secara hati-hati.

"Kemudian yang kedua, apapun harus ada kajian lagi, kami ini juga sedang mendiskusikan dengan teman-teman, kaitannya dengan regruping (penggabungan beberapa sekolah yang berdekatan) ini juga hati-hati, karena ini bisa jadi salah satu opsi, tapi ini juga bisa jadi ada beberapa sekolah-sekolah yang tidak bisa serta merta regruping, jadi arus hati-hati," terangnya.

Slamet menekankan, apapun masalahnya, pelayanan pendidikan untuk masyarakat harus tetap diberikan.

"Kita harus memberikan pelayanan pendidikan di masyarakat. Terutama masyarakat-masyarakat yang ada di daerah terpencil ,apapun harus ada pelayanan pendidikan," jelasnya.

Kemudian, terkait kekurangan guru di tingkat SMP, Slamet masih akan mengkaji lebih lanjut, untuk mencari opsi yang bisa direkomendasikan.

"Kemudian kekurangan guru-guru yang ada di SMP, terutama dengan adanya PPPK yang sudah selesai ini kan juga ada beberapa yang kekurangan guru, ini kami belum menemukan opsinya."

"Karena sementara ada guru-guru ini, yang ternyata kita lihat di lapangan masih tetap mengajar namun gajinya sukarela, nah ini memang kita masih mengkaji untuk mencari rekomendasi opsi-opsi penyelesaiannya," paparnya.(Iqs)