Berita Jateng
Komdigi Dorong Pengelola Media Sosial Pemerintah Lebih Adaptif, Kreatif dan Berdaya Saing
Komdigi mendorong para pengelola media sosial (Medsos) pemerintah atau Satgas Media Sosial untuk lebih adaptif, kreatif, dan juga berdaya saing.
Hal ini menjadi peluang bagi Satgas Media Sosial untuk terus berkreasi.
“Di Indonesia potensi untuk mengembangkan konten yang belum dibahas masih sangat luas, masih banyak bidang yang belum dibahas,” ungkapnya saat menjadi narasumber Bimtek Satgas Media Sosial: Bangun Citra Positif Pemerintah Melalui Media Sosial.
Dyah Ayu menyarankan agar pengelola media sosial fokus ke platform medsos tertentu sesuai kebutuhan.
Pasalnya, platform medsos seperti Instagram,TikTok, X (dulu Twitter), YouTube, atau pun Spotify memiliki karakteristik sendiri-sendiri.
“Pengelola media sosial juga harus bisa menemukan perbedaan atau keunikan dari kontennya masing-masing karena kan ada jutaan konten di media sosial."
"Perlu dicatat juga bahwa konten kita bukan sekadar beda, tapi juga harus bisa membawain cerita,” tambah dia.
Sementara itu, praktisi media sosial, Rulli Nasrullah, menyatakan kreativitas membuat konten akan sia-sia apabila tanpa didukung peralatan memadai.
Menurutnya, setidaknya ada tiga sarana pokok untuk menghasilkan konten berkualitas, yakni kamera, clip on atau wireless mic, dan tripod.
“Sementara dari sisi skill, pengelola media sosial kalau mau bener cara main medsos harus menggunakan content brief, content strategy, content writing, copy writing, content planning, creative writing,” tambah dia ketika memberikan paparan dalam Bimtek Satgas Media Sosial: Bangun Citra Positif Pemerintah Melalui Media Sosial.
Baca juga: Gelar Dialog Opini Publik, Kepala Diskominfo Jateng : Komunikasi Pemerintah Harus Satu Suara
Tak kalah penting, kata Rulli Nasrullah, Satgas Media Sosial harus bisa melakukan branding yang baik.
Pasalnya, branding berkaitan dengan nilai dari konten itu sendiri.
Penyelenggaraan Bimtek ini merupakan bagian dari upaya bersama dan sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk membangun sebuah ekosistem komunikasi pemerintah yang terpercaya, adaptif, dan inklusif, sekaligus sebagai bentuk komitmen Kementerian Komunikasi dan Digital dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia komunikasi pemerintah di seluruh Indonesia. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.