Wonosobo Tegaskan Komitmen Perkuat Pilar Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Pemerintah Kabupaten Wonosobo menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran pilar-pilar sosial sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan. 

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam memperkuat sinergi dan pendataan di lapangan.

“Kami pastikan tidak ada warga yang tertinggal dari layanan pendidikan, sosial, dan ekonomi. Ini bukan sekadar soal angka kemiskinan, tapi keadilan sosial,” tegas Afif saat mendampingi kunjungan kerja Mensos di Pendopo Selatan, Minggu (1/6/2025).

Baca juga: Gempa Baru Saja Terjadi Sore Hari, Senin 2 Juni 2025, Cek Jarak dan Lokasi, Rilis BMKG

Baca juga: Puisi Sapardi Djoko Damono: Hujan Bulan Juni

Afif menyebut, pilar sosial seperti Pendamping PKH, TKSK, Tagana, Karang Taruna, dan lainnya adalah garda terdepan pemberdayaan masyarakat. 

Pemkab akan terus mendukung mereka agar mampu memastikan intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Sementara itu, dalam kunjungannya, Mensos Gus Ipul juga mendorong agar Wonosobo bisa menjadi model nasional pengentasan kemiskinan, terutama melalui program unggulan Sekolah Rakyat, serta pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat menjadi strategi konkret Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. 

Bukan hanya menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, tetapi juga sebagai sarana keadilan sosial.

“Datangi rumahnya, pastikan datanya, foto dan dokumentasikan, ini bagian dari uji petik verifikasi lapangan, kita harus punya data yang akurat agar intervensi lebih tepat sasaran,” pintanya.

Selain itu, pentingnya memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama intervensi sosial yang adil dan tepat. 

Ia mendorong setiap pilar sosial agar melakukan graduasi minimal 10 keluarga penerima manfaat (KPM) setiap tahun, bukan hanya sebagai pencapaian administratif, melainkan sebagai tradisi pemberdayaan.

“Ukur keberhasilan bukan dari banyaknya bansos yang disalurkan, tapi dari berapa keluarga yang mandiri, kita dorong mereka dari penerima bantuan menjadi pelaku perubahan ekonomi,” tambahnya.

Sesuai arahan Presiden RI, kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2026 dan kemiskinan umum turun di bawah 5 persen pada 2029. Ia berharap daerah mampu menerjemahkan visi nasional ini secara konkret di lapangan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat akurasi data dan mendukung program Sekolah Rakyat.

“Kolaborasi dengan pemerintah pusat terkait data sangat penting agar intervensi pembangunan, terutama untuk wilayah miskin ekstrem, bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Lutfi menambahkan, angka kemiskinan di Jateng per September 2024 masih di angka 9,58 persen, untuk itu berbagai upaya terus dilakukan melalui integrasi program seperti bantuan sosial desa miskin, penanganan anak putus sekolah, hingga pembangunan rumah layak huni. 

Ia menekankan pentingnya sinergi, khususnya dalam hal penyamaan data dan pelibatan seluruh komponen masyarakat. (ima)