Wakil Ketua DPRD Blora Pimpin Adkasi, Siap Kawal Sinkronisasi Pusat dan Daerah

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, S.Pd., M.H., resmi mengemban amanah baru di tingkat nasional setelah dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN Adkasi) untuk periode 2025–2030.

Pelantikan yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (19/6/2025), menjadi momen penting dalam penguatan peran DPRD kabupaten sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional.

Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang secara langsung melantik Siswanto.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito menegaskan bahwa DPRD kabupaten memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa lembaga legislatif di daerah tidak boleh hanya menjadi simbol politik lokal, melainkan harus menjadi motor penggerak pembangunan yang sinergis dengan program-program nasional.

 “DPRD harus meninggalkan pola lama dan bergerak cepat, konkret, dan eksekusional.

 Di bawah kepemimpinan Pak Siswanto, saya yakin Adkasi bisa menjadi mitra aktif bagi pusat,” ujar Tito.

Dalam sambutannya, Siswanto menyambut kepercayaan itu dengan penuh komitmen.

Ia menyatakan siap menjadikan Adkasi sebagai forum koordinasi nasional yang efektif, tidak hanya untuk menyampaikan aspirasi daerah, tetapi juga sebagai jembatan strategis dalam mendukung prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami ingin menjadikan DPRD kabupaten sebagai aktor utama dalam transformasi pembangunan.

Adkasi akan berperan sebagai ruang konsolidasi dan penguatan kelembagaan legislatif daerah di seluruh Indonesia,” tegas politikus Partai Golkar yang kini juga menjabat Ketua DPD Golkar Blora tersebut.

Siswanto menegaskan pentingnya menjaga independensi DPRD dari intervensi politik maupun birokrasi, serta memperkuat peran mereka dalam sistem check and balance di pemerintahan daerah.

Ia juga menyoroti perlunya sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Kami ingin membangun Adkasi yang profesional, demokratis, dan benar-benar berpihak kepada rakyat.

Ini bukan sekadar jabatan, tapi panggilan untuk memperkuat posisi DPRD dalam pembangunan bangsa,” tandasnya.

Pelantikan ini turut dihadiri jajaran pejabat Kemendagri, ketua-ketua DPRD kabupaten dari seluruh Indonesia, serta sejumlah tokoh nasional yang mendukung peran Adkasi sebagai mitra pembangunan. (*)