Bupati Hamenang Siapkan Langkah Konkret Atasi Masalah Desa Terdampak Tol Solo-Jogja di Klaten

TRIBUNJATENG.COM, KLATEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menyiapkan langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi desa-desa terdampak pembangunan Jalan Tol Solo–Jogja. 

Hal itu ditegaskan langsung oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam audiensi bersama Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Klaten, PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ), dan PT Adhi Karya di Ruang Rapat B2 Gedung Setda Klaten, Jumat (4/7/2025).

“Hari ini kami menindaklanjuti surat dari teman-teman Papdesi."

"Kita selenggarakan audiensi antara Papdesi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dengan pihak-pihak terkait tol."

"Di sini ada PT JMJ, PT Adhi Karya,” ujar Bupati Hamenang.

Dalam pertemuan tersebut, para kepala desa menyampaikan berbagai permasalahan yang belum terselesaikan meskipun pembangunan fisik tol hampir rampung. 

“Tadi dari pihak Papdesi menyampaikan keluh kesah permasalahan dari 14 desa yang ada di Kabupaten Klaten yang sampai hari ini masih banyak permasalahan yang belum selesai,” ungkapnya.

Baca juga: Ruas Tol Klaten-Prambanan Resmi Beroperasi Penuh, Waktu Tempuh Cuma 5 Menit, Tarif Masih Gratis

Permasalahan yang muncul antara lain menyangkut status tanah, irigasi yang mampet, hingga elevasi terowongan yang terlalu cekung dan rawan kecelakaan. 

Menurut Bupati Hamenang, pola penyelesaian yang selama ini berjalan belum efektif karena hanya bersifat responsif tanpa sistem yang jelas.

“Tapi menurut kami kalau polanya seperti itu enggak akan selesai."

"Sehingga kami putuskan untuk kemudian silakan Papdesi berkoordinasi dengan DPUPR secara teknis bikin listing permasalahan per desa."

"Di sisi lain PT JMJ bersama tim membentuk PIC. PIC per desa harus ada, sehingga nanti listing permasalahan di desa ini dikerjakan oleh PT JMJ,” tegasnya.

Langkah tersebut disusun sebagai strategi teknis agar penanganan bisa dilakukan secara terstruktur. 

Dengan adanya PIC (person in charge) di tiap desa, setiap persoalan memiliki penanggung jawab yang jelas, sehingga mempermudah tindak lanjut dan evaluasi.

“Nanti setelah selesai dikerjakan check list, selesai check list."