Disdukcapil Kabupaten Semarang Ungkap Pentingnya Adminduk untuk Akses BPJS dan Bantuan Sosial

Namun, proses cepat itu hanya berlaku bagi peserta PBI. 

Peserta mandiri atau yang punya tunggakan harus melewati prosedur lebih panjang.

BPJS Kesehatan: Warga Harus Aktif dan Rutin ke FKTP

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Subkhan, mengakui bahwa fluktuasi status peserta PBI memang dinamis. 

Data kepesertaan diperbarui rutin oleh Kemensos, dan seringkali perubahan terjadi karena warga tak aktif lagi, berpindah status kerja, bahkan ada yang sudah meninggal.

“Untuk tetap aktif, peserta harus rutin berkunjung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), meski dalam kondisi sehat. 

Ini bukti bahwa mereka masih aktif dan hidup, bukan hanya saat butuh layanan,” kata Subkhan.

Dia menyebut, kunjungan sehat minimal 15 persen per bulan diperlukan sebagai indikator keterlibatan aktif peserta dalam sistem layanan kesehatan.

Pemkab Siapkan Rp6,3 Miliar

Menanggapi gelombang penonaktifan tersebut, Bupati Semarang Ngesti Nugraha telah menegaskan komitmennya menjaga capaian Universal Health Coverage (UHC). 

Pemkab Semarang telah mengalokasikan dana Rp6,3 miliar dalam Perubahan APBD 2025 untuk menanggung iuran PBI Daerah.

“Kami tidak ingin ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan,” kata Ngesti.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Istichomah, menambahkan bahwa reaktivasi diprioritaskan bagi warga miskin, pasien kronis, dan kasus gawat darurat. 

Namun, proses tersebut tetap membutuhkan dukungan dari desa.

“Surat keterangan dari desa dan input data yang akurat adalah kunci. Kalau datanya salah, reaktivasi bisa gagal,” pungkas dia.