Pemkab Semarang Siapkan Lahan Seluas 5,4 Hektare dan Anggaran Rp200 Miliar Untuk Sekolah Rakyat

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Pemerintah Kabupaten Semarang tengah menyiapkan dan mengusulkan lokasi calon pembangunan Sekolah Rakyat, program dari pemerintah pusat.

Lokasi yang ditentukan yakni di lahan wilayah Dusun Mulyorejo, Desa Barukan, Kecamatan Tengaran.

Program itu merupakan inisiatif Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dengan menyediakan pendidikan berasrama secara gratis, termasuk makan, seragam, hingga perangkat belajar seperti laptop. 

Baca juga: Sekolah Rakyat Rintisan di Jepara Mulai Tahun Ajaran Baru 2025/2026 Pada Akhir Bulan Agustus

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Semarang, Istichomah menjelaskan bahwa pihaknya semula mengusulkan lahan di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur seluas 5,4 hektare. 

Namun, lokasi tersebut tidak lolos verifikasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Lahan di Kalongan terputus oleh dua sertifikat dan jaraknya sekitar 50 meter, serta kontur tanahnya tidak rata.

Akhirnya kami cari lahan baru yang satu hamparan dan datar hingga ditentukan di Mulyorejo,” kata Istichomah di kantornya di Sidomulyo, Ungaran Timur, Selasa (15/7/2025), 

Lahan baru itu merupakan bagian dari kawasan seluas 17 hektare yang juga disiapkan untuk RSUD Tengaran. 

Pemerintah daerah mengusulkan penggunaan 5,5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang akan mencakup bangunan sekolah, asrama, tempat ibadah, lapangan olahraga, ruang kesenian, dan fasilitas penunjang lainnya.

Menyasar Anak PKH Terdata di DTSEN

Sekolah Rakyat akan menampung anak-anak dari keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Mereka akan didata langsung oleh Dinsos dan ditawarkan untuk mengikuti program pendidikan gratis tersebut.

“Kami akan datangi keluarga-keluarga yang terdata, yang punya anak balita, SD, SMP, hingga SMA. 

Kami harapkan mereka bisa masuk ke Sekolah Rakyat agar mendapatkan pendidikan yang layak,” imbuh Istichomah.

Pemerintah Kabupaten Semarang, lanjut dia, mengajukan format Sekolah Rakyat lengkap dari jenjang SD hingga SMA, dengan dua rombongan belajar (rombel) di setiap tingkat. 

Artinya, misalnya untuk SD kelas 1 akan dibuka dua kelas (A dan B). 

Skema itu dirancang untuk mengakomodasi anak-anak dari seluruh penjuru Kabupaten Semarang.

Setiap siswa juga akan mendapatkan perlengkapan belajar dan kebutuhan hidup yang memadai.

“Rencananya satu laptop per anak, seragam lengkap, semuanya ditanggung oleh negara,” ungkap dia.

Perkiraan Biaya Rp200 Miliar

Pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Bumi Serasi ditargetkan rampung dan mulai menerima siswa pada tahun ajaran baru 2026. 

Saat ini, Pemkab Semarang masih menunggu verifikasi teknis akhir dari Kementerian PUPR terkait kelayakan lahan.

“Kami masih antre verifikasi, tapi kalau sudah disetujui, target kami pembangunan dimulai tahun ini. 

Masih ada waktu satu tahun untuk menyiapkan seluruh fasilitasnya,” ujar Istichomah.

Estimasi anggaran pembangunan sekolah bisa mencapai Rp200 miliar, tergantung skala dan fasilitas yang diajukan. 

Jika pengajuan hanya untuk jenjang SD saja, tentu biayanya akan lebih kecil. 

Baca juga: Sekolah Rakyat Blora Siap Cetak Generasi Tangguh, Kepsek Bocorkan Kurikulum yang Akan Diterapkan

Namun, Pemkab Semarang mengusulkan pembangunan lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang.

Pembangunan Sekolah Rakyat di sana menandai transformasi besar di wilayah Tengaran di mana akan menjadi pusat layanan sosial dan pendidikan baru di Kabupaten Semarang, berdampingan dengan pembangunan RSUD yang direncanakan.

“Sekolah Rakyat ini bukan sekadar tempat belajar, tapi tempat membangun masa depan. Kami ingin anak-anak dari keluarga miskin punya kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan lepas dari belenggu kemiskinan,” pungkas Istichomah. (*)