Gubernur Luthfi Optimis 50 Persen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Beroperasi Pada Tahun 2025

TRIBUNJATENG.COM, KLATEN - Gubernur Jateng Ahmad Luthfi optimis 50 persen 8.523 unit koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayahnya beroperasi pada tahun 2025.

Luthfi menuturkan saat ini telah 11 koperasi yang telah berjalan dan menerima sertifikat dari Menteri Koperasi.

Sebelas koperasi yang sudah berjalan dan menjadi percontohan di Jawa Tengah adalah KDMP Bentangan, Wonosari, Klaten; KDMP Sumbung, Cepogo, Boyolali; KDMP Bengkal, Kranggan, Temanggung; KDMP Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo; KDMP Bawang, Kabupaten Banjarnegara; KDMP Ponggok, Polanharjo, Klaten; KDMP Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar; KDMP Tampirwetan, Candimulyo, Magelang; KDMP Sidamulya, Wanasari, Brebes;KDMP Sukobubuk, Pati; dan KKMP Banyuanyar, Banjarsari, Kota Surakarta.

“Target sampai akhir tahun paling tidak separuh sudah beroperasi, (meski) tidak semua langsung operasional. Minimal bertahap dan berlanjut kita penuhi," kata Luthfi usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto  meluncurkan  80 ribu KDMP se-Indonesia di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin (21/7/2025).

Dia berharap, peluncuran koperasi, mampu mengungkit potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Luthfi menjelaskan, masing-masing kepala daerah, mulai gubernur, bupati/wali Kota, sampai kepala desa dan lurah, mendapatkan perintah dari Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh koperasi yang dibentuk.

Pertama, pengawasan dalam urusan badan hukum. Kedua, pengawasan terkait kesiapan sarana-prasarana seperti infrastruktur maupun produk unggulan yang ada di daerah setempat.

"Kita sesuaikan. Oleh karena itu, nanti seluruh koperasi akan segera membentuk gerai-gerai,” kata dia. 

Koperasi desa dan kelurahan Merah Putih memiliki tujuh gerai usaha meliputi apotek, Klinik kesehatan, agen Pos Indonesia, simpan pinjam, sarana pertanian dan peternakan, gerai bahan pokok penting termasuk elpiji, dan gerai lainnya.

"Pengawasan yang dilakukan juga terdiri atas pendampingan terhadap koperasi desa/kelurahan. Pendampingan tersebut dilakukan secara simultan dan bertahap, sesuai kemampuan dan perkembangan koperasi," jelas Luthfi. (*)