Pemakzulan Sudewo Perlu Proses Panjang

TRIBUNJATENG.COM - Proses pemakzulan atau pemberhentian Bupati Pati, Sudewo, akan memakan waktu yang lama.

Hal itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara dan Dosen STHI Jentara, Bivitri Susanti.

Bahkan, ia mengaku tidak dapat memastikan waktu perihal pemakzulan, karena kepala daerah merupakan posisi politik.

Baca juga: Sudewo Tolak Mundur

Jadi sangat-sangat politis, jadi saya tidak bisa ditanya atau tidak bisa ada ukuran-ukuran yang saklek, yang sangat hukum.

Karena pada dasarnya ini adalah proses politik, bukan proses hukum seperti banding yang batasnya 14 hari begitu.

Pemakzulan kepala daerah ia sebut sifatnya politis karena prosesnya harus dimulai dari usulan DPRD tersebut.

Setelah DPRD bersepakat dalam rapat paripurna, mereka dapat mengirimkan usulan pemakzulan kepala daerah ke Mahkamah Agung (MA).

MA akan menjadi pihak yang memeriksa dan mengadili usulan DPRD tersebut.

Jika kepala daerah terbukti melanggar sumpahnya dan telah diputus MA, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Menteri.

Melihat prosesnya yang sangat panjang, menurut saya, partai politik dapat mengambil peran dalam memangkas proses yang lama tersebut.

Pasalnya, polemik yang terjadi di Pati akibat kebijakan Bupati Sudewo telah menjadi isu besar yang membuat pemerintah pusat harus bersikap.

Sebenarnya yang bisa dilakukan antara lain kalau pemerintah pusat melalui Presiden entah melalui Menteri Dalam Negeri secara informal berbicara dengan bupati, apalagi ini bupati dari Gerindra partainya.

Bisa menggunakan pendekatan kepartaian untuk meminta yang bersangkutan mundur karena dampaknya akan nasional nih, dari Pati ke nasional gitu. (kps/Tribunnews)

Baca juga: "Kurang Luwes" Anggota DPRD Pati Kritik Cara Berkomunikasi Bupati Sudewo Jadi Penyebab Masalah