Ini Tiga Aduan yang Siap Diterima di Posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Gerakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu terus melanjutkan aksinya menuntut pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

Setelah sebelumnya menggelar berbagai aksi, mereka kini mendirikan Posko Pengawalan Pansus Hak Angket di depan gerbang selatan Gedung DPRD Pati pada Senin (18/8/2025) petang.

Sebelum langkah ini, aliansi telah melakukan sejumlah upaya, mulai dari membuka posko donasi pada 1–12 Agustus 2025, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus, hingga mendesak DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.

Di lokasi posko terbaru, massa membangun teratak berkerangka besi dan memasang spanduk putih berukuran besar bertuliskan “Posko Masyarakat Pati Bersatu”.

Spanduk tersebut juga memuat tiga poin utama yang menjadi tujuan pendirian posko.

Pertama, pengawalan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo.

Kedua, pengaduan korban kebijakan Bupati Sudewo.

Ketiga, pengaduan korban kekerasan aparat dalam aksi demo 13 Agustus 2025.

Koordinator Posko, Hanif, menjelaskan bahwa tenda ini pihaknya dirikan demi mengawal Pansus Hak Angket DPRD Pati.

“Nanti kami juga menerima aduan masyarakat, misal ada yang ketangkap atau kena intimidasi, mau sampaikan uneg-uneg di sini bisa.

Mekanismenya mirip posko donasi kemarin, tapi yang ini difokuskan untuk mengawal Pansus dan menampung uneg-uneg warga,” jelas dia.

Hanif menegaskan, posko ini akan berdiri mulai hari ini hingga proses Pansus Hak Angket DPRD Pati selesai.

Dia menyebut, akan ada yang berjaga di posko ini secara bergantian agar posko bisa buka 24 jam setiap hari.

“Tujuannya supaya masyarakat ikut mengawal dan menunggui Gedung DPRD Pati. Karena DPRD ini, kan, rumah kita bersama,” jelas Hanif.

Dia berharap, DPRD Pati bisa bekerja cepat mengusut semua dugaan pelanggaran hukum dari kebijakan-kebijakan Bupati Pati Sudewo.

“Harapannya DPRD jangan sampai ‘masuk angin’, tetap fokus mengawal kasus Sudewo sampai dia lengser,” kata dia.

Mengenai kabar yang santer di media sosial bahwa akan ada aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 Agustus, Hanif mengaku tidak berani berkomentar banyak.

Dia mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa lagi. Itu hak mereka. Hanya saja, dipastikan bahwa aksi tersebut tidak dikomandoi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

“Kalau ada aksi lagi, bukan dikoordinasikan oleh aliansi kami yang kemarin menginisiasi aksi demo 13 agustus. Kami sudah ada kesepakatan, fokus kami sekarang mengawal Pansus hak angket,” jelas Hanif.

Dia menambahkan, namun pihak Aliansi juga berencana melakukan pengawalan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sudewo.

“Nanti rencananya ada posko lagi yang didirikan untuk pengawalan kasus Sudewo di KPK. Akan ada yang berangkat ke Jakarta, tapi waktunya kapan masih kami diskusikan lagi,” tandas dia. (mzk)