PEKALONGAN, TRIBUNJATENG.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan menggelar pawai simpatik yang diikuti tiga pasangan calon peserta Pilkada, Minggu (11/8).
Mereka adalah pasangan nomor urut 1 Alf Arslan Djunaid-Saelany Mahfudz, nomor urut 2 Hakam Naja-Nur Chasanah, dan nomor urut 3 Dwi Heri-Sutarip Tulis Widodo. Ketiganya, membagikan brosur yang telah diberikan KPU Kota Pekalongan sebagai sarana sosialisasi masing-masing calon.
Ketua KPU Kota Pekalongan, Abdul Basir menjelaskan, pawai simpatik yang diikuti tiga pasangan calon itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada.
"Oleh karena itu kami mengangkat tema 'antigolput' sehingga masyarakat mau berpartisipasi memilih paslon," kata Basir di Stadion Batik.
Dia mengatakan, tiap pasangan calon boleh membawa pendukungnya, maksimal 100 pengendara motor dan 15 pengendara mobil.
Dalam pawai simpatik tersebut, banyak peserta yang melanggar aturan karena melibatkan anak-anak. Selain itu, banyak juga yang tidak menggunakan perlengkapan sepeda motor secara benar, misalnya tidak berhelm.
Kasatlantas Polres Pekalongan Kota, AKP Dwi Nugroho mengakui, ada beberapa simpatisan yang melanggar aturan lalu lintas karena tidak mengenakan helm. "Memang ada, tapi jumlahnya tidak banyak. Kami melihat hanya sekitar 5 persen dari 300-400 pengendara motor yang berpartisipasi," jelas Dwi, di Stadion Batik, Kota Pekalongan.
Dwi menyatakan, polisi telah memberikan peringatan terhadap pengendara yang tidak mengenakan helm. "Tapi kami tidak memberikan tilang, hanya sifatnya persuasif, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya," jelas dia.
Sejumlah pengendara yang melanggar itupun, kata dia, menyanggupi akan menggunakan helm saat kegiatan pawai berikutnya. Pengendara yang tidak mengenakan helm itu juga dari pembonceng yang duduk di belakang pengendara.
"Semua yang mengendarai sepeda motor rata-rata sudah berhelm. Peserta yang belum berhelm kebanyakan yang duduknya di belakang," jelas dia.
Rawan Politik Uang
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2015 pada 21 kabupaten/kota yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 9 Desember mendatang. Kabupaten Sragen memiliki IKP tertinggi, yakni 2,86, sedangkan Kabupaten Wonosobo terendah dengan 1,58.
Komisioner Bawaslu Jawa Tengah, Juhana memaparkan, hampir semua daerah berada dalam status 'cukup rawan'.
"Kota Pekalongan juga masuk kategori 'cukup rawan' dengan skor 2,28, berada pada peringkat 14 dari 21 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada serentak," kata Juhana, saat menggelar sosialisasi di Hotel Nirwana, Pekalongan, pekan lalu.
Dia mengungkapkan, terdapat lima variabel yang diukur, yakni yakni profesionalitas penyelenggara (30 persen), politik uang (20 persen), akses pengawasan (15 persen), partisipasi masyarakat (20 persen) dan keamanan daerah (15 persen).
"Kenapa Kota Pekalongan punyai nilai 2,28, itu berdasarkan data lapangan. Variabel akses pengawasan Kota Pekalongan cukup baik, tetapi politik uang cukup rawan," beber dia. (*)