Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jateng, Khoirul Muzakki
TRIBUNJATENG.COM, CILACAP- Tahapan kampanye debat terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap berlangsung besok, Sabtu (4/2) di gedung Graha Pemuda, Jalan Jenderal Soedirman Cilacap.
Masing-masing Paslon bakal beradu ketajaman visi misi untuk menarik simpati pemilih. Ketua KPU Cilacap Sigit Kwartianto mengatakan, debat publik adalah kesempatan bagi Paslon untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja mereka kepada masyarakat.
"Bagi masyarakat, mereka bisa memeroleh informasi komprehensif, sebagai bahan pertimbangan mereka untuk menentukan pilihannya. Ketajaman visi misi calon juga diuji di sini," katanya, Jumat (3/2).
KPU telah menyebar undangan ke 600 peserta debat publik, meliputi pendukung masing-masing calon serta para stakeholder. Karena kapasitas ruang terbatas, jumlah massa pendukung yang mengikuti debat publik dibatasi.
Setiap calon hanya diperbolehkan menyertakan 130 pendukung untuk menyaksikan debat langsung.
Mereka dilarang mengerahkan massa lebih dari jumlah tersebut saat berlangsung debat.
"Kesepakatannya saat Rakor begitu, mereka sepakat hanya akan membawa maksimal 130 pendukung,"ujarnya
Debat publik kali ini mengusung tema Mengelola Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cilacap, untuk Mencapai Kemakmuran.
Debat akan dipandu oleh moderator yang merupakan pakar Komunikasi dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (Unsoed), Mite Setiansah.
Adapun tim perumus pertanyaan bagi calon meliputi, Pakar Manajemen Publik dan Gender Unsoed Denok Kurniasih, Pakar Politik dari Unsoed Ahmad Sabiq, dan Pakar Hukum dan Gender Zulfatun Nikmah dari IAIN Tulungagung.
Selain menyampaikan visi misi dan rencana program kerja, serta menjawab pertanyaan panelis, masing-masing Paslon diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ke Paslon lain.
"Tentu materi yang disampaikan tidak boleh melenceng dari konteks tema, apalagi menyinggung isu SARA,"ujarnya
Ketua Panwas Cilacap Warsid mengatakan, Panwas ikut mengambil peran dalam mengawasi berlangsungnya debat publik. Kegiatan itu, menurut dia, perlu diawasi lantaran ada potensi kerawanan pelanggaran Pilkada di situ. (*)