Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM- Direktur Lokataru, Haris Azhar mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga membuat Jubir KPK Febri Diansyah menunduk.
Hal tersebut disampaikan Haris Azhar saat di acara ILC yang diunggah di akun Youtube Indonesia Lawyers Club pada Selasa (23/7/19).
Haris Azhar menanyakan apakah calon pimpinan KPK memiliki visi untuk membangun lembaga.
"Syarat KTP itu syarat administrasi, tapi visi apa yang akan dibangun saat di KPK, nah itu harus dibicarakan, kaena diskusi ILC kali ini bener, seharusnya pansel sudah memikirkan KPK ini akan memproyeksikan KPK ke depan sebagai lembaga yang mengurusi apa?" ujar Haris Azhar.
• Megawati Undang Prabowo Makan Siang Hari Ini, Surya Paloh Undang Anies Makan Siang
• Soal Habib Rizieq Shihab, Pramono Anung: Pak Jokowi dan Pak Prabowo Tidak Membahas Itu
• Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun! Selamat Jalan Enno Maripadang! Sekeluarga Tewas Digilas Truk
• Video Detik-detik Land Rover Nyemplung ke Lubang Galian Underpass Kentungan Jogja yang Ambrol
Haris Azhar lantas mengatakan bahwa KPK selama ini tidak melakukan fungsi pencegahan.
Ia juga lantas mengatakan bahwa panitia seleksi calom pimpinan KPK tidak membuka diskusi soal orientasi kerja KPK ke depan.
"Ada kebocoran ratusan triliunan, maka yang penting adalah pencegahan, apakah KPK yang memang secara normatif dibangun untuk melakukan pencegahan, kepres yang dibangun pansel tidak memandatkan hal itu kan bu? namun saya tahu, karena kerjaaan saya memantau komnas-komnas, dan saya tanya panselnya, rata-rata bocor dalam arti baik, mereka mengatakan orientasi komnas mau dibuat begini," ujar Haris Azhar.
"Tapi pansel KPK ini kita nggak pernah denger, agendanya apa buat KPK ke depan, kenapa nggak ada forum dengan presiden, tanya bapak agendanya untuk pemberantasan korupsi ke depan apa? capek juga ngeliat Febri (pimpinan KPK) press conference, tiap hari ini, tokoh ini ditangkap, ini ditangkap," imbuh Haris Azhar.
Lantas, haris Azhar menilai bahwa selama ini KPK hanya melakukan penangkapan tanpa melakukan upaya pencegahan.
"Saya pengen juga Febri press conference mengatakan kita berhasil mencegah 10 bupati melakukan pemborosan, kita berhasil mencegah gubernur tidak melakukan korupsi dan melayakan izin buat ini itu segala macem," ujar Haris.
Febri tampak tersenyum dan menundukkan kepala.
Haris Azhar lantas mengatakan bahwa fungsi pencegahan seharusnya juga dipikirkan oleh pansel capim KPK.
"Nah pencegahan itu salah satu usahanya dari para pimpinan, pimpinan dari kerja pansel, pansel ini agendanya apa, dan saya cek pansel ini nggak pernah ngecek KTP orang-orang ini kok, sudah ada tim asistensinya, ibu-bapak pansel ini kan cuma baca di matriks-matriks itu, akademisnya berapa yang ini lengkap yang ini enggak,"
"Saya kan pernah nyoba-nyoba beginian, dan saya tahu, kita ini harus masuk wilayah-wilayah beginian," ujar Haris.
Haris lantas menduga bahwa pansel KPK lupa akan gagasan visi KPK.
"Jangan-jangan orang yang dipansel ini lupa akan gagasan visi hanya soal administrasi," ujar Haris.
Diketahui, Semua jenderal polisi yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Hasil seleksi administrasi ini diumumkan Panitia Seleksi Capim KPK dalam jumpa pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Dari total 376 pendaftar, 192 pendaftar lolos administrasi. Dari unsur polri, ada 13 orang yang lolos seleksi administrasi.
"Anggota Polri.Pendaftar 13 orang, lulus 13 orang," kata Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih.
Belakangan, anggota Pansel KPK, Hendardi, menyebut, 13 orang yang lolos seleksi tersebut termasuk jenderal pensiunan.
"Itu campur. Aktif dan pensiunan," kata dia. Pansel KPK tidak menyebutkan satu per satu nama 13 jenderal polisi yang mendaftarkan diri dan lolos seleksi itu.
Namun, pansel merilis daftar nama 192 orang yang lolos seleksi administrasi tersebut kepada wartawan.
Berdasarkan pengamatan Kompas.com, ada 10 jenderal polisi aktif serta 3 pensiunan dalam daftar nama-nama yang lolos tersebut. Berikut nama-namanya:
1. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Irjen Antam Novambar
2. Pati Bareskrim yang kini bertugas di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Irjen Dharma Pongrekun
3. Pati Bareskrim Polri yang bertugas di Kementerian Ketenagakerjaan Brigjen M Iswandi Hari
4. Widyaiswara Madya, Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto
5. Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul
6. Analis Kebijakan Utama Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Lemdiklat Polri Irjen Juansih
7. Wakil Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani
8. Wakapolda Jawa barat Brigjen Akhmad Wiyagus
9. Kapolda Sumsel irjen Firli Bahuri
10. Staf Ahli Kapolri Irjen Ike Edwin
11. Mantan Staf Ahli Kapolri, Irjen (Purn) Yovianes Mahar
12. Komjen (Purn) Anang Iskandar
13. Irjen (Purn) Yotje Mende
Para pendaftar yang lolos seleksi itu akan mengikuti uji kompetensi yang meliputi objective test dan penulisan makalah di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019).
Kemudian, capim yang lolos uji kompetensi akan mengikuti tes psikotes dan profile assessment.
Dilanjutkan dengan uji publik agar masyarakat bisa melihat seperti apa gagasan para calon.
Selesai uji publik, capim yang lolos akan memasuki tahap wawancara pada awal September.
Pada akhirnya, pansel akan menyetor 10 nama capim KPK kepada Presiden Joko Widodo pada bulan yang sama.
Presiden Jokowi kemudian akan menyerahkan 10 nama capim KPK tersebut ke DPR.
Komisi III DPR akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih 5 pimpinan KPK 2019-2024. (*)
• Underpass Kentungan Yogyakarta Ambles, Mobil Wisatawan Asal Australia Terjun ke Tebing
• 7 Drama Korea Drakor Terbaik 2019 yang Tak Boleh Dilewatkan
• SongSong Couple Resmi Cerai: Dalam Wawancara Song Hye Kyo Ungkap Ingin Menyendiri hingga Akhir Tahun
• UPDATE Wahana Kora-kora Maut di Pekalongan, Operator Ditetapkan Jadi Tersangka