Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM- Dara Nasution selaku Inisiator Petisi Yolak KPI Awasi Konten Digital berdebat dengan para komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Hal tersebut terjadi di acara Q&A Metro TV yang tayang pada Senin (30/9/19).
KPI awalnya menjelaskan bahwa tugasnya melindungi kepentingan pupblik, terlebih film Spongebob.
KPI khawatir adegan kekerasan yang ditampilkan film kartun bisa ditiru anak-anak.
Menurutnya, anak-anak lebih cepat meniru.
"Ketika anak menonton bisa menjadi inspirasi, diketahui umum secara anak lebih dekat dengan contoh duplikasi, dalam upaya perlindungan kekerasan anak, KPI menilai setiap tayangan yang berpontensi menduplikasi tidak kami tayangkan," ujar Irsal Ambia selaku komisioner KPI.
Dara Nastuion lantas menanyakan apakah KPI dalam memberikan teguran memperhatikan konteks.
"Saya penasaran KPI memperhatikan konteks nggak? di balik itu ada hukuman bagi orang jahat, apakah konteks itu jadi bahan pertimbangan KPi atau bagaimana?" tanya Dara.
Irsal Ambia lantas mengatakan bahwa banyak film yang menayangkan sosok superhero sering menampilkan adegan pertarungan.
"Dalam konteks tayangan anak, banyak menampilkan sosok pahlawan, salah satunya melalui pertarungan, dalam bagaimanapun akan memberikan pengaruh, anak-anak lebih mudah meniru," ujarnya.
komisioner KPI Hardly S F Pariela mengatakan bahwa KPI melihat konteks dalam memberikan teguran.
"Konteks seperti apa yang bisa dilihat di situ, ada sinetron dan lain-lain, dari situlah analisis masuk," ujar Hardly S F Pariela.
Hardly S F Pariela emnegaskan tidak antipati dnegan film Gundala, namun hanya trailer film-nya saja yang ditegur.
Menurutnya ada kata tak senonoh yang ditampilkan tanpa ada konteks sebelumnya.
"KPI tidak antipati dengan film gundala, KPI support film gundala, ini film tokoh superhero paglawan produk dalam negeri," ujarnya.
"Kedua yang kami tegur adalah trailer filmnya, yang muncul kata Bang***, dalam pembukaaanya menyebutkan dan itu tidak disensor, kami kahwatir jika itu kata biasa dan menjadi lifestyle, itu pasti akan kami tegur," ujarnya.
Menurutnya, trailer film tersebut tidak mengambarkan secara utuh sehingga muncul makian.
"Nah trailer itu kami tegur karena tidak ada dalam konteks, lalu muncul kata itu untuk makian," ujarnya.
• Kisah Jumraini: Perawat Hamil Dipenjara karena Obati Pasien Kena Paku hingga Wakil Bupati Menangis
• Isu Sosok Kabinet Jokowi Jilid II : Nama Terpental dan Bertahan hingga Muka-muka Baru
• Mulan Jameela Tolak Tanda Tangani Surat Panggilan Sidang Atas Gugatan Sigit Ibnugroho
• Seorang Pengendara Motor Tewas di Lingkar Kaliwungu Kendal, Diduga Korban Tabrak Lari
Sebelumnya, Penyiaran Indonesia atau KPI tegur serial kartun Spongebob Squarepants dan promo film Gundala.
KPI Nilai kartun Spongebob Squarepants dan promo film Gundala bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
Terkait teguran KPI itu, aktor kawakan Indonesia, Lukman Sardi memberi tanggapan.
KPI Tegur Sejumlah Acara TV.
Tayangan serial kartun Spongebob Squarepants dan promo film Gundala yang tayang di bioskop ditegur Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Teguran ini menuai banyak komentar banyak pihak.
KPI pun dituntut bisa lebih bijaksana dalam melakukan pengawasan.
Dilansir laman resmi KPI, 14 program siaran yang diberi sanksi yakni program jurnalistik yakni Borgol (GTV), Big Movie Family: The Spongebob Squarepants Movie (GTV).
Selain itu, Ruqyah (Trans 7), Rahasia Hidup (ANTV), Rumah Uya (Trans 7), Obsesi (GTV), promo film Gundala (TV One).
Serta, Ragam Perkara (TV One), DJ Sore (Gen FM), Heits Abis (Trans 7), Headline News (Metro TV), Centhini (Trans TV), Rumpi No Secret (Trans TV), dan Fitri (ANTV).
Menanggapi hal tersebut, aktor Lukman Sardi meminta baik Lembaga Sensor Film (LSF) maupun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) duduk bersama dengan para pelaku industri film.
Mereka, menurut Lukman Sardi, harus menerapkan standar atau batasan pada tayangan atau film.
Selain itu, kata Lukman Sardi, diskusi yang dilakukan juga harus mempertimbangkan aspek-aspek terkait peningkatan kualitas tayangan atau perfilman di Indonesia.
"Kalau ada yang dianggap kurang, LSF panggil pembuat filmnya, diajak diskusi. Begitu juga KPI-nya. Semuanya harus dibicarakan baik-baik, bukan asal menegur," ujar Lukman Sardi.
Lukman Sardi mengatakannya saat ditemui di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/9/2019).
Dia menambahkan, teguran KPI itu justru malah membuat peran LSF tidak maksimal.
Usul Lukman Sardi, pihak KPI dan LSF kembali melakukan sosialisasi dengan mengundang para pelaku industri film terkait aturan yang ada.
Alasannya, aturan yang ada saat ini belum semuanya diketahui masyarakat luas.
"Misal LSF sudah merespon kalau (film) ini untuk usia minimal 13 tahun. Kalau penonton bawa anak 4 tahun, 5 tahun berarti salah kan? "
"Kemudian (contoh lain), ada orang tua ngajak anaknya ke bioskop dan melihat film yang melebihi batasan umur anak. Sementara orang itu bayar," kata Lukman Sardi.
Selain itu, antara KPI dan LSF juga harus lebih dulu menerapkan kesepahaman dalam pengawasan suatu tayangan acara atau film.
"Film maker itu pasti tanggung jawab kok. Mereka bikin film sesuai umurnya," kata Lukman Sardi.
Dia menambahkan, "Misal LSI sudah tentukan film itu untuk umur 13 ya peran orang tua buat jaga anaknya kecil buat jangan nonton."
"LSF kalau ada sesuatu yang kurang baik diundang, ada diskusi. Alangkah baiknya KPI juga begitu. Jangan langsung ditegur. Aturannya sudah jelas banget gitu," kata Lukman Sardi. (*)
• Chat Theresa Wienathan Soal Rumah Tangga Nagita Slavina Tersebar, Raffi Ahmad Unggah Lagu Ini
• Chord Kunci Gitar kartonyono Medot Janji Denny Caknan
• Tabrakan Honda Brio Vs Tossa dan Vario di Bandungan Semarang, 1 Orang Meninggal di Tempat Kejadian
• Puting Beliung Robohkan Tenda Pameran di Alun-alun Jepara, Acara pun Gagal Terlaksana