Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Menindaklanjuti larangan mudik yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan cek poin atau pos pengawasan di 83 titik.
Cek poin tersebut untuk mengantisipasi arus pemudik dari berbagai daerah.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan turunan aturan pelarangan mudik yakni dengan mendirikan cek poin.
"Untuk mengawal pemberlakuan laragan mudik, kami siapkan titik-titik untuk checking," kata Ganjar, melalui keterangan tertulis, Kamis (23/4).
83 cek poin tersebut terbagi menjadi dua golongan. Tujuh cek poin untuk pengawasan antarprovinsi, dan untuk pengawasan pemudik antarkabupaten.
Untuk antarprovinsi terletak di daerah sisi barat dan timur Jateng.
Yakni di Terminal Kota Tegal, gerbang tol Pejagan Brebes, terminal barang Losari Brebes, Terminal Wanareja Cilacap dan gerbang tol Pungkruk Sragen.Serta, rest area Klonengan Margasari Slawi Kabupaten Tegal, dan terminal Dukuh Salam Slawi.
"Kalau Surabaya Raya (diberlakukan) PSBB, kami tambah tiga cek poin, yakni di Sarang Rembang, Cepu Blora, dan Toyogo Sragen," jelasnya.
Semua cek poin tersebut bakal diaktifkan mulai Jumat (24/4) hingga 24 Mei 2020.
Beberapa sanksi pun sudah disiapkan jika seandainya ada warga yang tetap nekat mudik. Ada hukuman disuruh balik arah, kalau tidak, akan dikarantina.
Terkait warga Jateng yang masih di tanah perantauan, Ganjar minta ada improvisasi. Yaitu terkait tentang bagaimana kelangsungan hidup, sampai masalah konsumsi sehari-hari mereka.
"Saya sampaikan bagaimana warga Jateng di luar Jateng, termasuk DKI Jakarta. Kalau memang itu nanti tidak bisa dijamin kami dikasih tahu, akan kami buat posko di Jakarta untuk dapur umum agar mereka bisa dibantu," imbuhnya.
Sementara itu, menyusul kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Semarang akan memantau apabila terjadi pergerakan mudik dari sejumlah pintu masuk Kota Semarang.Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengatakan, semua pintu masuk dan jalur protokol akan diberi pos pantau. Tim pos pantau akan mulai berjalan efektif pada Senin (27/4).
Petugas akan mengecek apakah para pengendara menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker, petugas akan meminta mereka untuk berhenti.
"Kami lihat yang tidak pakai masker suruh berhenti, diingatkan. Kalau punya masker suruh pakai, kalau tidak kami harap petugas punya masker untuk diserahkan," paparnya, Kamis (23/4).
Pos pantau ini, menurut Hendi, dibentuk dalam rangka melakukan patroli lebih masif guna menekan penyebaran covid-19 sekaligus mengimplementasikan kebijakan presiden terhadap larangan mudik.
Selain mengecek penggunaan masker, petugas juga akan memberhentikan pengendara guna memastikan mereka bukan pemudik.
"Kami berhentikan. Cek ukur suhu tubuh dan lain-lain untuk memantuu mereka aktivitas logsitik atau mudik. Kalau logistik silakan, kalau mudik saya rasa perlu teguran," ujarnya.
Sementara, Kepala Dishub Kota Semarang, Endro P Martanto, mengatakan, pengawasan terhadap kedatangan pemudik sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.
Namun, pada saat itu, Dishub bersama instansi terkait masih memberlakukan pendataan kedatangan pemudik. Berdasarkan data Dishub, sejak 23 Maret hingga 22 April 2020, jumlah pemudik yang masuk Kota Semarang tercatat 105.255 pemudik.
Pengawasan akan terus dilakukan dan petugas akan melarang masuknya pemudik ke Kota Semarang sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat.
"Sebetulnya pengawasan sudah berjalan, di bandara, pelabuhan, terminal, dan stasiun. Ini akan terus dilaksanakan," kata Kepala Dishub Kota Semarang, Endro P Martanto, Kamis (23/4) siang.
Endro mengatakan, pihaknya akan melaksanakan keputusan tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Kota Semarang terkait mekanisme pengawasan di setiap jalur masuk Kota Semarang.
"Tunggu saja seperti apa, yang jelas Dishub dengan instansi terkait Kepolisian, TNI, Satpol, dan DKK akan siap melaksanakan manakala harus dilakukan penjagaan di pintu masuk Kota Semarang," tuturnya.
Terkait dengan sanksi bagi para pemudik, Endro menyebutkan akan mengikuti aturan Pemerintah Pusat. Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan secara resmi dari puaat terkait hal itu.
Meningkat
Di sisi lain, volume kendaraan yang keluar dari Jabodetabek melalui gerbang tol Cikampek Utama pada 21-22 April 2020 mengalami peningkatan drastis. Peningkatan itu bertepatan jelang pihak kepolisian memberlakukan operasi Ketupat Jaya 2020 terkait pelarangan mudik lebaran pada Jumat (24/4).
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, mengungkapkan, total ada 44.550 kendaraan yang keluar wilayah Jabodetabek melalui Gerbang Tol Cikampek Utama pada 21-22 April 2020. Kenaikan volume kendaraan itu meningkat sebanyak 27 persen dari hari biasanya.
"Berdasarkan perhitungan di Gerbang Tol Cikampek Utama, terjadi kenaikan volume arus kendaraan sebanyak 27 persen, dari 18.753 kendaraan pada tanggal 21 April menjadi 25.797 kendaraan pada tanggal 22 April 2020," kata Sambodo kepada awak media, Kamis (23/4).
Kendati demikian, Sambodo menyatakan tidak mengetahui secara pasti alasan trend peningkatan volume kendaraan pada dua hari kemarin. Khususnya, kemungkinan adanya pemudik curi start sebelum adanya operasi pelarangan mudik besok.
"Belum tahu (pemudik yang curi start, Red)," tandasnya. (eyf/mam/tribun network)