Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM -- Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai kecil peluang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju menjadi calon presiden (Capres) pada pemilu 2024 melalui PDI Perjuangan (PDIP).
Hal itu dikarenakan renggangnya hubungan Ganjar dan PDIP.
Kerenggangan tersebut terlihat setelah Ganjar Pranowo tidak diundang ke acara PDIP di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (22/5/2021).
Menurut Ujang, jalan Ganjar menjadi Capres terganjal Puan Maharani, yang notabene merupakan putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kecil peluang Ganjar bisa dicapreskan oleh PDIP. Karena PDIP punya putri mahkota," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (23/5/2021).
Ujang melihat, justru Ganjar bisa saja menggandeng kendaraan politik lain untuk mewujudkan ambisi menuju kursi RI-1 pada Pilpres 2024.
Namun, ada syarat yang harus dipenuhi Ganjar.
"Mungkin-mungkin saja Ganjar nyapres dari partai lain. Syaratnya elektabilitasnya harus tinggi dan berpotensi menang," ujarnya.
Lebih lanjut, Ujang menilai niat dan cita-cita Ganjar untuk jadi calon presiden tidak boleh hilang, meski berujung bakal dikucilkan PDIP.
Menurutnya berkinerja baik sebagai gubernur bisa menjadi modal Ganjar menatap 2024.
"Yang harus dilakukan Ganjar, terus jalan saja dengan niatnya. Masa iya punya cita-cita nyapres tak boleh. Maju terus pantang mundur saja. Walaupun ujung-ujungnya akan dikucilkan PDIP. Berkinerja baik sebagai Gubernur, itu akan jadi modal untuk naikkan elektabilitas," katanya.
Sengaja tak diundang
Tidak diundangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara PDI Perjuangan (PDIP) di Panti Marhaen, Kantor DPD PDIP Jateng, Kota Semarang, Sabtu (22/5/2021) menjadi sorotan.
Padahal seluruh kepala daerah, baik bupati dan wali kota serta wakil, yang merupakan kader PDI Perjuangan se-Jawa Tengah hadir dalam acara pengarahan yang diberikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani.
Pengarahan tersebut dilakukan bertepatan dengan puncak rangkaian acara HUT ke-48 PDI Perjuangan.
Puan yang merupakan putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri ini memberi pengarahan kader untuk penguatan soliditas partai menuju Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.
Tidak hanya kader dari eksekutif, kader dari legislatif dan struktur partai pun diundang.
Namun, dalam acara, tidak tampak Gubernur Jateng yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.
Dalam undangan yang tersebar, tertulis susunan acara atau agenda antara lain arahan Puan Maharani kepada seluruh kader partai Jateng secara tatap muka yang diikuti: DPR RI Jateng, DPD Jateng, DPRD Provinsi Jateng, kepala daerah, dan wakil kader se-Jateng.
Dalam akhiran tulisan peserta tatap muka tersebut, tertulis 'Kecuali Gubernur'.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto membenarkan semua kepala daerah di Jateng dari PDI Perjuangan diundang, kecuali gubernur.
Ia pun mengungkapkan alasan tidak diundangnya orang nomor satu di Jateng tersebut.
"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan atau kebablasan). Yen kowe pinter, ojo keminter," kata Bambang Wuryanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (23/5/2021).
Menurutnya, DPD PDI Perjuangan Jateng berseberangan dengan sikap Ganjar Pranowo perihal langkah pencapresan di 2024.
Baca juga: Puan Maharani Beri Arahan Kader PDIP Se-Jateng, Ganjar Pranowo Tak Diundang
Ia menyebut dengan terang-terangan, Ganjar terlalu berambisi maju dalam Pilpres 2024 sehingga meninggalkan norma kepartaian.
Karena perbedaan pendapat itu, Ganjar sebagai Gubernur Jateng tak diundang dalam kegiatan tersebut.
Padahal semua kepala daerah dan wakilnya dari partai berlambang kepala banteng itu hadir secara langsung.
Di satu sisi, belum ada instruksi dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
Di sisi lain, itu tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum.
"Wis tak kode sik. Kok soyo mblandang, ya tak rodo atos (sudah saya kasih kode, tapi malah tambah kebablasan). Saya di-bully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya,'' tegasnya.
Sementara, Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha dan Rumah Tangga Pimpinan Setda Provinsi Jateng, Hanung Cahyo menyatakan, ketidakhadiran gubernur karena tidak mendapatkan undangan.
"Sudah saya cek dan pastikan tidak ada undangan acara tersebut. Baik selaku gubernur maupun selaku kader partai," kata Hanung dalam pernyataan tertulis yang diterima Tribunjateng.com, Sabtu (22/5/2021).
Dalam rundown acara tertulis acara dibuka laporan Ketua Panitia, Agustina Wilujeng yang merupakan Bendahara DPD PDIP Jateng.
Kemudian sambutan Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto.
Arahan Puan Maharani menjadi acara inti ketiga.
Dalam pidatonya, Puan memberikan pesan kepada para kader untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Puan, Jawa Tengah menjadi daerah suara terbanyak PDI Perjuangan.
Selain itu, ia juga meminta agar kepala daerah sering turun ke jalan, jangan hanya di media sosial.
King Maker dalam Pemilihan Presiden 2024
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Ujang Komarudin, menilai tak hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menjadi king maker dalam Pemilihan Presiden 2024.
Menurutnya, ada nama-nama besar lain yang sudah seharusnya diketahui bakal menjadi king maker, seperti Megawati Soekarnoputri hingga Jusuf Kalla (JK).
"King maker itu bukan hanya Jokowi. Tapi juga ada Megawati, JK, Surya Paloh, dan lainnya," ujar Ujang, ketika dihubungi Tribunnews.com, Minggu (23/5/2021).
Menurutnya, Jokowi dinilai publik dapat menjadi king maker karena tak lepas dari posisi yang diembannya saat ini sebagai presiden.
Dengan kuasanya hingga Pilpres 2024 mendatang, kata Ujang, Jokowi dipercaya dapat mendukung calon tertentu dengan leluasa.
"Jokowi mungkin jadi king maker karena posisinya masih sebagai presiden ketika Pilpres 2024 dilaksanakan. Jokowi masih punya perangkat negara untuk bisa mendukung calon tertentu," jelas dia.
Hanya saja, 'privilege' yang dimiliki Jokowi itu disebut Ujang tak lantas memastikan siapa yang didukung olehnya pasti menang.
Menurutnya, masyarakat saat ini sangatlah cerdas dan tak akan terpengaruh begitu saja.
Tentu capres yang akan dipilih adalah yang diperkirakan dapat membawa perubahan yang lebih baik.
"Soal bisa mempengaruhi publik itu belum tentu. Masyarakat sudah berpikir independen dan cerdas. Masyarakat akan memilih capres yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik," katanya.
Sebelumnya diberitakan, lembaga survei Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) merilis hasil survei yang mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut bisa menjadi 'king maker' dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Peneliti ARSC, Bagus Balghi, mengatakan publik menilai Jokowi dapat mempengaruhi pilihan masyarakat dalam menentukan siapa yang akan terpilih menjadi presiden.
“Dari hasil survei ini Presiden Jokowi dinilai publik menjadi ‘king maker’ yang dapat memengaruhi publik untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden 2024,” ujar Bagus, dalam rilis survei bertajuk 'Sumber Kepemimpinan Nasional : Menuju 2024', Sabtu (22/5/2021).
Kesimpulan ini didapat setelah ARSC memberikan pertanyaan kepada responden sebagai berikut: 'Jokowi sebaiknya menyatakan dukungan kepada salah satu sosok calon presiden yang akan meneruskan program-programnya selama ini?'
Dari situ, sebanyak 74,13 persen responden setuju apabila Jokowi menyatakan dukungan kepada salah satu sosok calon presiden dalam rangka meneruskan program kerjanya selama ini.
Sementara itu, responden yang tidak setuju sebesar 23,99 persen, 1,65 persen tidak tahu, dan 0,33 persen tidak tahu.
“Publik berharap program-program kerja Presiden Jokowi dalam hal pembangunan strategis terjaga estafetnya. ‘Faktor Jokowi’ menjadi penting,” katanya.
Survei ARSC menggunakan metode multistage random sampling dengan memperhatikan jumlah proporsionalitas antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi.
Margin of error dalam survei ini kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan hingga 95 persen.
Proses pengumpulan data dilaksanakan sejak 26 April hingga 8 Mei 2021 melalui telepon untuk responden usia minimum adalah 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.
Responden yang sebanyak 1.200 orang merupakan perwakilan 34 provinsi di Indonesia. (Tribunnews.com/Vincentius Jyestha)