Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Daerah zona merah penularan Covid-19 di Jawa Tengah bertambah menjadi 25 kabupaten dan kota. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo pun mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) kepada bupati dan wali kota.
Satu dari beberapa poin dalam Ingub tersebut yakni memerintahkan kepala daerah untuk menerapkan lockdown kepada sekitar 7.000 Rukun Tetangga (RT) di provinsi ini.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Sriyanto Saputro meminta, agar kebijakan tersebut disertai dengan detail langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai kebijakan ini menjadi bias.
"Segala upaya untuk menekan Covid-19 di Jateng tentunya kami dukung. Namun terhadap kebijakan lockdown 7.000 RT, kalau tidak jelas arahnya, hanya akan menimbulkan kebingungan di masyarakat," kata Sriyanto, Rabu (30/6/2021).
Menurutnya, rencana lockdown mikro tingkat RT ini, masih menimbulkan banyak pertanyaan di tingkat bawah. Lantaran, belum ada panduan yang jelas, termasuk terkait bantuan logistik atau kompensasi jaminan hidup.
"Istilah lockdown kan sudah begitu banyak dikenal masyarakat, nah jika diterapkan, yang ada di benak masyarakat akan ada kompensasi dari pemerintah guna menanggung segala kebutuhan hidupnya. Padahal kebijakan ini belum jelas," kata pria yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng ini.
Namun faktanya, lanjutnya, pada setiap lingkungan, jika ada warga yang dinyatakan positif, kebanyakan semua kebutuhan khususnya keperluan makan dan minum ditanggung tetangga melalui program Jogo Tonggo.
Bahkan, ada yang swadaya alias tetangga dengan sukarela memberikan bantuan, tidak ada bantuan dari pemerintah.
Sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi Bidang Keuangan, ia meminta agar refocusing anggaran APBD Provinsi Jateng bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk keperluan tersebut.
"Dengan adanya refocusing anggaran tersebut, jika benar-benar ada lockdown bagi 7.000 RT maka anggaran harus dikucurkan," tegasnya.
Sriyanto menuturkan, pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jateng merefocusing APBD hingga Rp 2 triliun lebih.
Tahun ini pun, kata dia, pemprov merencanakan kebijakan refocusing. Namun, ketika ditanya jumlah anggaran yang akan di-refocusing, pihaknya belum menerima laporannya dari eksekutif.
Atas lonjakan covid di Jateng hingga 25 daerah dinyatakan berstatus zona merah, Sriyanto menyesalkan kurangnya antisipasi sehingga yang semula hanya kisaran 7 daerah dampak dari meledaknya Covid 19 di Kudus, namun dalam waktu singkat meluas hingga 25 kabupaten/kota yang masuk zona merah.
Terhadap kondisi ini, dia meminta agar koordinasi antar instansi yang dikendalikan Satgas Covid 19 Provinsi Jateng dilakukan lebih rapi lagi. (*)