Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, KABUL - Kelompok Taliban menunda pembentukan pemerintahan baru di Afghanistan karena masih terjadi bentrokan maut dengan gerilyawan atau oposisi di Provinsi Panjshir.
Sebagian besar dari 33 ibu kota provinsi di Afghanistan sudah diambil alih oleh Taliban tanpa pertumpahan darah.
Hanya di lembah Panjshir, satu-satunya provinsi yang terus memerangi mereka.
Perlawanan itu dipimpin oleh Ahmad Masoud--putra komandan Mujahidin Ahmad Shah Masoud--dan Bismillah Mohammadi, Menteri Pertahanan Afghanistan pada masa pemerintahan Presiden Ashraf Ghani Ahmadzai.
Bentrokan itu terjadi sejak Taliban menguasai 33 provinsi, termasuk ibu kota Kabul dan memaksa mantan Presiden Ashraf Ghani dan pejabat lainnya meninggalkan negara itu pada 15 Agustus lalu.
Pemimpin Taliban, Sher Mohammad Stanikzai, kepada saluran berita asing mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk pemerintah baru dalam waktu dua hari.
Taliban menandatangani perjanjian damai dengan Amerika Serikat (AS) di Kota Doha, Qatar, pada Februari tahun lalu untuk menarik semua pasukan asing dari Afghanistan, tidak memberikan komentar.
Meskipun menandatangani Perjanjian Doha, pejabat Taliban telah mengatakan secara eksplisit bahwa mereka bermaksud untuk mendirikan "Imarah Islam" di bawah kepemimpinan pemimpin tertinggi mereka, Mawlawi Hibbatullah Akhundzada.
Meskipun ada pengumuman yang jelas dari pihak Taliban, sebuah saluran berita lokal Afghanistan melaporkan--mengutip sumber--bahwa pemerintah baru akan memiliki dewan yang dipimpin oleh Mullah Abdul Ghani Baradar (53).
Menurut Tolo News, Baradar yang mengepalai kantor politik Taliban, akan bergabung dengan Mullah Mohammad Yaqoob, putra mendiang salah satu pendiri Taliban Mullah Omar, dan Sher Mohammad Abbas Stanekzai--Kepala Kantor Politik Taliban di Qatar--di pemerintahan baru.
Anggota pendiri gerakan Taliban pada 1990-an, Baradar sudah menjabat sebagai gubernur dan wakil menteri pertahanan selama pemerintahan pertama Taliban di Afghanistan.
Dia ditangkap di kota pelabuhan Pakistan, Karachi, pada 2010 lalu dan dibebaskan pada Oktober 2018 atas permintaan AS.
Krisis ekonomi
Taliban menghadapi kesulitan keuangan karena aset negara di simpan di luar, sementara rakyat belum mendengar tentang rencana ekonomi Taliban.
Orang berbondong-bondong ke beberapa bank bahkan sebelum cabang dibuka untuk menarik uang hingga 20.000 Afghan (200 dolar AS).
Batas mingguan yang ditetapkan oleh Bank Sentral negara itu tetap ditutup selama lebih seminggu seusai Taliban mengambil alih Kabul pada 15 Agustus 2021.
Karena kurangnya kejelasan mengenai administrasi negara setelah Taliban menguasai Ibu Kota Kabul, IMF menghentikan akses Afghanistan ke sumber daya IMF, termasuk sekitar 440 juta dolar AS sebagai cadangan moneter baru.
Sementara itu, para pejabat AS mengatakan sebagian besar aset Bank Sentral Afghanistan sekitar 10 miliar dolar AS disimpan di luar negeri dan yang berada di luar jangkauan Taliban.
Menurut pemerintahan Joe Biden kepada media asing, setiap aset Bank Sentral Afghanistan yang disimpan di AS takkan dapat diakses oleh Taliban.
Tanpa perempuan
Sebelumnya beredar kabar bahwa pemerintahan baru Afghanistan akan diumumkan pada Jumat (3/9/2021) sore waktu setempat.
Dua sumber Taliban kepada AFP mengatakan, pPara penguasa baru itu sudah berjanji untuk lebih akomodatif dibanding saat mereka berkuasa dari 1996 hingga 2001 lalu.
Saat itu, rezim masih terkenal karena interpretasinya yang brutal dan keras akan hukum Islam, termasuk perlakuan terhadap perempuan yang dilarang sekolah, bekerja, dan tidak bisa bebas bergerak.
Saat ini semua mata tertuju pada Taliban. Apakah mereka dapat menghadirkan kabinet yang mampu mengelola ekonomi negara yang terpuruk dan menepati janji akan pemerintahan yang lebih inklusif. Spekulasi tentang susunan pemerintahan baru tersebar luas. Meski begitu, seorang pejabat senior mengatakan bahwa perempuan tidak mungkin dimasukkan.
Seorang juru bicara Taliban di Twitter pada Jumat (3/9/2021) pagi menulis bahwa Kementerian Luar Negeri Cina sudah berjanji untuk tetap membuka kedutaan besar di Afghanistan, serta berjanji meningkatkan hubungan dan bantuan kemanusiaan.
Di kota barat Herat, sekitar 50 perempuan turun ke jalan pada Kamis (2/9/2021) menuntut hak mereka untuk bisa bekerja dan memprotes kurangnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan baru. "Adalah hak kami untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan keamanan," teriak para demonstran seperti disampaikan seorang wartawan AFP yang menyaksikan protes tersebut. "Kami tidak takut, kami bersatu," tambah mereka.
Salah satu penyelenggara aksi protes, Basira Taheri, kepada AFP mengatakan, dia ingin Taliban memasukkan perempuan ke dalam kabinet baru. "Kami ingin Taliban mengadakan konsultasi dengan kami," kata Taheri. "Kami tidak melihat ada wanita dalam pertemuan mereka," timpal Basira Taheri.(*)
Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Taliban Tunda Bentuk Pemerintahan Baru, Bentrokan Maut Terus Terjadi di Panjshir