Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM - Sebanyak 20 warga Jawa Barat terkonfirmasi positif Covid-19 varian Omicron setelah bepergian ke luar negeri.
Semuanya kini masih menjalani karantina di Jakarta.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan, selain 20 kasus impor tersebut, belum ditemukan penularan varian Omicron di Jawa Barat.
Semua kasus varian baru ini, katanya, masih merupakan penularan dari luar negeri.
“Hari ini tercatat warga Jabar yang datang dari luar negari, kemudian dikarantina, dan diketahui terpapar Omicron, ada 20 orang. Tapi, tidak di level komunitas, semuanya tersisir di batas negara yaitu di bandara, KTP-nya tercatat warga Jabar,” katanya di Gedung Sate, Senin (3/1/2022).
Ia menegaskan belum ada penularan lokal dari varian Omicron karena semua kasus Omicron adalah orang yang bepergian ke luar negeri.
“Omicron belum ada di tanah Jabar, per hari ini. Tapi, yang KTP Jabar sekarang karantina Jakarta ada 20 orang. Belum ada penularan lokal, karena semua Omicron rata-rata orang bepergian luar negeri. Beda dari Jatim, kalau di Jatim dari Bali terus masuk Surabaya,” katanya.
Ridwan Kamil mengatakan, upaya pencegahan tetap dilakukan.
Terlebih, asumsi mengenai potensi lonjakan kasus 14 hari setelah musim libur Natal dan tahun baru.
"Kemudian, varian Omicron ini memiliki kemampuan penularan lebih cepat. Namun, fatalitasnya rendah, tak seperti varian delta yang sempat membuat sistem serta fasilitas kesehatan terganggu," katanya.
Ia mengatakan kunci utama untuk mencegah penularan ini makin meluas adalah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Masyarakat dan pemerintah diminta bersinergi untuk menjaga kondusivitas yang sudah berjalan.
"Kami bersama komite, melakukan perhitungan. Empat belas hari pasca-nataru kami asumsikan jika ada berita buruk seperti apa. Maka, oksigen semua dipersiapkan, pokoknya semua diulang lah seperti (lonjakan kasus varian) Delta,” ucap dia.
Selain Omicron, ia mengatakan kini malah beredar kabar mengenai Florona, yang disebut gabungan antara corona dan influenza.
Apa pun jenis penyakitnya, katanya, protokol kesehatan jadi yang utama.
"Nama baru yang bingung tapi solusi sama saja, pemerintah ketat 3T, masyarakat tata di 5M. Mengatur irama itu," katanya. (*)