Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng mendorong jajaran eksekutif untuk kreatif dalam menciptakan program guna mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya limbah rumah tangga.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hadi Santoso saat mengikuti acara Prime Topic Bersama DPRD Provinsi Jateng bertemakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Selasa (5/7).
Hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto dan Dosen Fakultas Teknik Lingkungan Undip, M Arief Budihardjo.
Hadi Santoso menilai pemerintah perlu memunculkan program pengelolaan sampah dengan pendekatan kearifan lokal.
Semisal dalam hal pemberian punishment atau hukuman.
Menurutnya, di awal harus ada trigger dengan reward dan punishment.
Keberadaan Perdes pengelolaan lingkungan hidup di desa bertujuan mempersempit skala punishment.
Jadi masyarakat tidak disuruh membayar denda tapi mereka terkena sanksi sosial jika tidak memperlakukan sampah dengan baik.
"Jadi punishmentnya berbasis kearifan lokal. Sedangkan memberikan reward berupa metode pengelolaan, intervensi sarana prasarana ke dinas lingkungan hidup di daerah. Kebijakan pemerintah harus mempermudah masyarakat mengurangi dampak negatif dari timbunan sampah," imbuhnya.
Jajaran legislatif pada 2020 mengusulkan revisi pergub yang sekarang mengenai alat persampahan bisa atau boleh menjadi menu bantuan keuangan pemerintah desa.
Jika dihitung sejak pemberlakuan itu, nominalnya jika dihitung dari 2021 lebih dari Rp 1 miliar.
"Membudayakan mengelola sampah harus terus dilakukan dengan memberikan edukasi ke masyarakat," imbuhnya.
Hadi Santoso mengapresiasi program pengelolaan sampah yang sudah berjalan dengan baik, seperti bank sampah atau kampung iklim.
Ia berharap apa yang sudah berjalan tersebut bisa terus ditingkatkan dengan penambahan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Widi Hartanto mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mendorong kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga.
Berbagai cara dilakukan mulai dari program bank sampah hingga meningkatkan jumlah keikutsertaan kampung iklim.
Berdasarkan data yang dimiliki jumlah timbunan sampah yang dihasilkan Jawa Tengah mencapai 6 juta ton per tahun.
Daerah yang memiliki jumlah sampah RT terbanyak merupakan kabupaten/kota yang memiiki populasi penduduk terbanyak.
"Semakin banyak jumlah penduduk di suatu daerah maka timbunan sampah RT yang dihasilkan juga ikut bertambah," kata Widi.
Menurutnya, progres penanganan sampah di Jawa Tengah menunjukan hasil positif.
Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah juga terus menunjukkan ke arah yang lebih baik.
Rata-rata pengurangan sampah di Jawa Tengah mencapai 19 persen.
"Jumlah bank sampah meningkat, kampung iklim sudah ada 525 desa, respon masyarakat semakin membaik. Jika dilihat kilas balik sekarang ini menunjukan relatif membaik kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah," imbuhnya.
Meski menunjukan hasil yang positif pihaknya tak ingin berpuas diri dan terus berupaya merubah budaya di masyarakat.
Semisal minum membawa tumbler, ketika di kantor tidak menggunakan tempat makan berbahan plastik.
"Harus didorong lagi lebih kepada cara berpikir memandang sampah, ini berhubungan dengan perilaku. tidak gampang seperti yang diucapkan realnya susah. Tapi kami terus berupaya agar menjadi budaya dalam pengelolaan sampah," imbuhnya.
Dosen Fakultas Teknik Lingkungan Undip, M Arief Budihardjo mengatakan, penanganan sampah yang paling banyak digunakan adalah TPA
Sayangnya selama berada di TPA sampah berkeringat jika air hujan turun.
Membuat beratnya semakin bertambah jika tidak dilengkapi lapisan di bawahnya.
Menurutnya ada lima aspek penting dalam pengelola sampah RT, yaitu aspek kelembagaan, regulasi, pembiayaan, teknis operasional dan peran serta masyarakat.
Aspek peran serta masyarakat merupakan kunci dalam pengelolaan sampah.
Jika hal tersebut bisa dijalankan dengan baik maka dampaknya sangat luar biasa dalam tingkatan selanjutnya, seperti mengurangi biaya pemilahan.
"Sehingga penting sekali keterlibatan masyarakat berpartisipasi tidak hanya membayar retribusi tapi memperlakukan sampah. Data kami menunjukan 55 persen sampah RT adalah sampah organik kebanyakan makanan yang sebenarnya tidak seharusnya berakhir di TPA. Bisa terdekomposisi secara alami dengan berbagai macam pendekatan," imbuhnya. (*)