Temui Sekber Gerindra-PKB, Partai Nasdem Jajaki Manuver Tinggalkan PKS dan Demokrat

Editor: Vito
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali bersalaman dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, saat mengunjungi Sekber Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Koalisi Perubahan yang digadang-gadang bakal dibentuk Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat, hingga kini tak kunjung terwujud.

Di tengah pembicaraan yang kerap disebut hampir mencapai babak akhir, Partai Nasdem justru mengeluarkan ancaman kepada dua rekan calon koalisinya untuk membentuk alternatif poros kekuatan lain.

Partai Nasdem pun mulai menunjukkan manuver politik dengan mengunjungi Sekretariat Bersama (Sekber) Koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Kamis (26/1).

Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan, komunikasi dengan PKS dan Partai Demokrat masih tetap berjalan baik. Ia mengeklaim bahwa pertemuan Nasdem dengan Koalisi Gerindra dan PKB tidak mengganggu penjajakan Koalisi Perubahan.

“Tetap berjalan baik-baik saja, sedang dalam berkomunikasi, doakan juga seperti Gerindra-PKB segera untuk membuat Sekber,” katanya, saat ditemui di Sekber Gerindra-PKB, Menteng, Jakarta, Kamis (26/1).

Menurut dia, kunjungan tersebut dilakukan sebagai wujud silaturahmi dan mencairkan dinamika politik yang kian hangat menjelang pemilu 2024.

“Menurut kami, perlu untuk kami cairkan, perlu untuk kami buat menghadapi kontestasi ini menjadi politik riang gembira. Kami berbeda, bukan berarti kami bermusuhan,” ungkapnya.

Meski mengaku komunikasi politiknya dengan PKS dan Demokrat cukup serius, Ali menyiratkan kemungkinan Nasdem menjajal koalisi lain. “Tetapi, sekali lagi bahwa politik itu sangat dinamis,” ucapnya.

Ali pun memastikan bahwa pertemuan dengan Gerindra dan PKB tak membuat penjajakan Koalisi Perubahan terhenti. “Kami tetap bersama Demokrat dan PKS, oke,” tukasnya.

Sebelumnya, Ali sempat melontarkan ancaman untuk membangun komunikasi dengan parpol lain di luar PKS dan Demokrat.

Hal itu tidak terlepas dari manuver Partai Demokrat yang terus-menerus mendorong mengawinkan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi bakal calon presiden (capres) yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan.

Diketahui, ketiga parpol tersebut telah menetapkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai bakal capres di pilpres 2024. Namun, sosok yang akan mendampingi Anies hingga kini belum ditentukan, dan menjadi penghambat terwujudnya koalisi.

Ali berpandangan, sikap Demokrat tidak sesuai dengan keinginan penjajakan koalisi yang diidamkan Nasdem. Pasalnya, Nasdem enggan penentuan figur cawapres dilakukan dengan membicarakan figur.

“Jadi kalau itu tidak diterima, Koalisi Perubahan tidak terjadi, artinya itu saling mengunci. Itu yang sejak awal saya katakan bahwa Nasdem menghindari itu,” ujarnya, kepada wartawan, Selasa (24/1).

Bagi parpol besutan Surya Paloh itu, penentuan figur cawapres harus melihat dari sisi kriteria. Hal itu untuk menambal kelemahan politik Anies, sehingga potensi memenangkan pilpres 2024 kian besar.

Namun, jika prinsip tersebut tak sesuai dengan keinginan PKS, dan Demokrat, Ali mengungkapkan, pihaknya bakal mencari alternatif koalisi lain.

“Ketika kemudian (koalisi) ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kami penuhi, tentunya kami harus punya alternatif-alternatif,” paparnya.

Untuk dapat mengusung pasangan capres dan cawapres di pilpres 2024, maka parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

Berkaca dari perolehan suara dan kursi DPR di pemilu sebelumnya, maka ketiga parpol tersebut harus berkoalisi bila tetap ingin dapat mencalonkan Anies sebagai capres. Baik PKS maupun Demokrat saling meyakini Koalisi Perubahan akan tetap terbentuk.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menuturkan, pembahasan di tim kecil yang dibentuk ketiga parpol masih berlanjut. Namun, ia ingin berbagai poin kesepakatan dicapai sebelum pembentukan koalisi.

Ia tak ingin Koalisi Perubahan seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sampai kini tak kunjung menyepakati figur capres-cawapres. "Setelah itu, kami deklarasi secara bersama. Kami tetap optimistis hal itu akan tercapai," ucapnya, dihubungi Kompas.com, Rabu (25/1).

Terpisah, Juru Bicara PKS, M Kholid mengaku, dinamika dalam proses penjajakan kerja sama politik merupakan hal yang lumrah. Ia pun menghargai keinginan Nasdem untuk mencari alternatif koalisi lain.

Bagi PKS, menurut dia, setiap parpol bebas menentukan langkah politiknya secara independen. Namun, Kholid menegaskan, kesepakatan Koalisi Perubahan tak menemukan kebuntuan. 

Justru, dia menambahkan, jalan untuk ketiga parpol bersatu kian terbuka. “Tinggal selangkah lagi, sudah jauh perjalanan, dan pembahasan di tim kecil, insya Allah akan ada hasil terbaik,” ungkap Kholid. (Kompas.com/Tatang Guritno)

Berita Terkini