TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) Konfederasi KASBI menggelar demo di kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (28/2). 

Aksi tersebut  dilakukan sebagai bentuk protes atas diterbitkannya (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) PERPPU No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua FSPIP KASBI Jawa Tengah, Karmanto mengungkapkan aksi ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Berpusat di gedung DPR RI dan pusat-pusat Pemerintahan Daerah di Indonesia pada tanggal 28 Februari 2023. 

Ada enam sikap yang disampaikan, pertama mengecam keras langkah Presiden-Wakil Presiden, DPR, dan Menteri yang telah menyepelekan proses pembentukan Undang-undang yang anti demokrasi dan mengabaikan peran serta dan keterlibatan masyarakat;

Kemudian menurutnya Presiden, DPR dan Menteri tidak paham dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara dan wakil rakyat yang seharusnya melindungi rakyat dari praktik kesewenang wenangan ( abuse of power) pemerintah khususnya dalam pengesahan PERPPU Cipta Kerja;

Pihaknya juga menuntut  Presiden dan DPR untuk segera membatalkan dan Mencabut pengesahan PERPPU No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang jelas jelas bertentangan dengan perintah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkekuatan hukum final dan mengikat dan merupakan tafsir sah konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia

“Presiden dan DPR segera menghentikan pengkhianatan terhadap demokrasi dan konstitusi dalam pembentukan PERPU dan berbagai Peraturan Perundangan-undangan inkonstitusional,” ujarnya.

Karmanto menyerukan kepada seluruh elemen gerakan rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, untuk melakukan Protes Massal, dan tidak membiarkan praktek pembangkangan dan pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi oleh pemerintah dan DPR  berlangsung terus-menerus. Kemudian Stop PHK sepihak, Stop Union Busting, berikan hak kebebasan dalam berserikat.

Dijelaskannya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyepakati PERPPU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, meskipun belum disahkan dalam rapat paripurna. 

Artinya setelah dilakukannya persetujuan dari Baleg ini, nantinya akan disampaikan ke tahap selanjutnya, yaitu melalui pembicaraan tingkat II (Rapat Paripurna). Rapat Kerja antara Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah pada tanggal 15 Februari 2023 ini  dihadiri oleh beberapa Menteri diantaranya Menteri Perekonomian  Airlangga Hartarto, Menteri Polhukam Moh. Mahfud MD , serta Menteri Kemenkumham Yasonna Laoly , di Ruang rapat Badan Legislasi DPR RI.
 
Sekjen Kemnaker RI Anwar Sanusi mengatakan secara umum materi muatan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 sama dengan isi UU Cipta Kerja, hanya saja untuk substansi ketenagakerjaan terdapat beberapa perubahan sedikit.

Hal ini menurutnya tentu jelas melawan putusan Mahkamah konstitusi yang berkekuatan hukum final dan mengikat. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa MK telah menyatakan Omnibus Law Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, sehingga MK memerintahkan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk memperbaiki dalam kurun waktu dua tahun dengan mengedepankan partisipasi bermakna dari masyarakat. 

"Pasca putusan MK dibacakan Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan akan menghormati dan melaksanakan segera putusan MK tersebut, namun ternyata Presiden justru ingkar terhadap janjinya kepada rakyat Indonesia dan justru lebih memilih untuk menerbitkan PERPPU yang  bertentangan dengan perintah MK," ujarnya. 

Menurutnya, rakyat dipaksa melihat sebuah  pengkhianatan dan penghinaan terhadap Demokrasi dan Konstitusi yang dilakukan oleh Presidan dan Jajaran Menterinya. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) selaku salah satu Organisasi Serikat Buruh Independent Tingkat Nasional yang sejak awal menyatakan menolak pembentukan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. 

"Saat ini juga tetap Menolak PERPPU Cipta Kerja. Konfederasi KASBI menilai bahwa Presiden, Menteri dan DPR tidak Layak untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut," imbuhnya. 

Karmanto menambahkan, alasan pemerintah dengan mengatakan bahwa dibentuknya PERPUU Cipta Kerja sebagai hal yang mendesak dan kegentingan untuk menyelamatkan perekonomian negara terlalu mengada-ada. Konfederasi KASBI justru menilai bahwa semua ini merupakan praktek nyata dari kebijakan neoliberalisme. 

"Jelas bahwa saat ini Pemerintah RI sudah berkiblat pada kepentingan Kapitalis-Oligarki yang selalu menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, meski ditempuh dengan menindas dan merampas hak-hak kaum buruh dan rakyatnya," ujarnya.