Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Dinamika politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024 semakin memanas. Pada Kamis (31/8) kemarin, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan memutuskan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).
Seperti diketahui, Cak Imin berada di kubu koalisi yang berbeda dengan Anies. PKB tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang (PBB), sementara KPP berisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hal itupun menimbulkan gejolak di kedua koalisi. KPP pun di ambang keruntuhan setelah Partai Demokrat memutuskan hengkang dari koalisi tersebut lewat rapat darurat yang digelar di Kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jumat (1/9) sore.
Keputusan itu diambil setelah menuding Partai Nasdem dan Anies Baswedan melakukan pengkhianatan. Tudingan juga diarahkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang disebut secara sepihak menunjuk Cak Imin sebagai cawapres pendamping Anies.
Meski demikian, belum diketahui langkah selanjutnya yang akan diampil Partai Demokrat, apakah akan merapat ke poros PDI Perjuangan atau Koalisi Indonesia Maju.
Atau, Partai Demokrat justru tertarik membuat koalisi baru, seperti yang sempat diwacanakan PPP, dengan menduetkan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Sandiaga Uno.
Sementara, PKS sudah memberikan gambaran apa yang akan dilakukan setelah terjadinya turbulensi politik di KPP. Lewat pernyataan resmi yang dikutip dari situsnya, PKS menegaskan tetap bersama Anies Baswedan.
"Kami tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia," tulis pernyataan resmi PKS.
Pernyataan itu juga bisa diartikan bahwa jika diharuskan memilih antara Anies dan Partai Demokrat, PKS dipastikan akan tetap mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.
Ketua Polhukam DPP PKS, yang juga anggota Tim 8 KPP, Almuzammil Yusuf menyatakan, pihaknya masih tetap pada posisi mendukung Anies Baswedan di pilpres 2024.
Pernyataan PKS tersebut menyusul kabar Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
"Kami menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama," katanya, dalam keterangannya, Jumat (1/9).
Menurut dia, hingga kini PKS masih merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII, bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.
"Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut, dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut," ujarnya.
Almuzammil menyatakan, PKS tetap berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam KPP. "Bahwa dalam penentuan cawapres ditentukan oleh capres Anies Baswedan," tegasnya.
Enggan mencampuri
Sekretaris Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat, Andi Mallarangeng sempat merespon sikap rekan partai di KPP yakni PKS yang menyatakan masih tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Ia mengaku enggan mencampuri urusan internal PKS, terutama soal sikap politiknya.
"Urusan partai lain, PKS misalnya, tentu saja harus ditanya kepada mereka, itu keputusan partai mereka, walaupun kami tahu PKS juga tidak diberitahu (penunjukan Cak Imin cawapres Anies-Red), karena mereka kagetnya sama dengan kami, sebenarnya seperti itu," bebernya, kepada awak media, di Kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jumat (1/9).
Andi menyebut, untuk saat ini yang menjadi fokus dari Demokrat adalah ingin menetapkan sikap baru. Hal itu akan disampaikan SBY selaku Ketua MTP Demokrat berdasarkan hasil rapat yang digelar pada Jumat sore. Nantinya, hasil tersebut akan turut disampaikan oleh Demokrat kepada PKS selaku rekan koalisi sebelumnya.
"Kita membentuk komunikasi dulu, nanti akan menyampaikan setelah rapat majelis tinggi ini kan kami akan menyampaikan sama rekan koalisi kami yang dulu, yaitu PKS, bahwa kami sudah memutuskan begini-begini melalui rapat majelis tinggi, PKS bagaimana kan kami mau dengar juga," jelasnya.
Perihal dengan sikap PKS nantinya, Andi menyebut, Demokrat enggan mencampuri lebih jauh soal tersebut. Namun, ia merasa bersyukur jika PKS juga mau mengambil sikap seperti apa yang akan ditempuh oleh Demokrat, yakni hengkang dari KPP.
"Katanya juga dalam waktu dekat mereka juga Majelis Syura PKS akan bersidang, sehingga kemudian memutuskan. Ya itu ada domain PKS, kami tidak mencampuri, namun kami juga paling ingin komunikasi, ini posisi kami kalau PKS mau bersama ya alhamdulillah, kalau tidak ya kami hormati," tukasnya. (Tribunnews/Rizki Sandi Saputra)