Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf memastikan, pihaknya tidak memberikan arahan politik terhadap para kiai terkait dengan pemilu 2024. Sebaliknya, Gus Yahya, sapaannya, menyatakan, justru kiai yang memberikan arahan kepada umat.
“Apakah kiai-kiai ada arahan? Kiai kok diarahkan? Kiai itu kan bagian mengarahkan. Jadi ya nggak ada,” ujarnya, dalam konferensi pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (19/9).
Menurut dia, para kiai telah mengerti peran dan tanggungjawabnya masing-masing dalam menjalankan roda organisasi maupun keagamaan. Sehingga, PBNU tidak bisa mengarahkan para kiai untuk menentukan pilihan politik.
“Jelas bahwa kiai-kiai ini sudah mengerti betul apa hak-haknya, kewajiban-kewajibannya, wewenang-wenang, dan risiko-risikonya, sudah sangat paham, baik dalam parameter agama maupun dalam parameter organisasi,” paparnya.
Gus Yahya menuturkan, PBNU tidak pernah melakukan klaim atas keberpihakan terhadap sosok tertentu. Sehingga, PBNU menolak untuk terlibat mendukung satu calon maupun partai.
“Jadi saya yakin sekali seperti selama ini kita saksikan, tidak pernah ada klaim (keberpihakan-Red) atas organisasi,” jelasnya.
Gus Yahya menyindir orang-orang yang dengan sengaja mengaku-ngaku atau memanfaatkan identitas ke-NU-annya untuk modal politik maju dalam pemilu.
Ia menyoroti mentalitas yang perlu dikembalikan para Nahdliyin dalam ber-NU, yaitu untuk mencapai rida Tuhan (mardatillah).
"Kalau kita ikhlas untuk taat kepada guru-guru, kepada para masyayikh, melalui NU ini, kita yakin ini jadi mardatillah. Ini yang paling menurut saya krusial. Kenapa, karena NU sudah berkembang begitu besar, sehingga jadi sumber leverage yang luar biasa," terangnya.
Seperti dalam konsep bisnis, leverage yang dimaksud mengacu pada keadaan saat seseorang meminjam sesuatu untuk menjadi modal yang dapat membawa keuntungan bagi usahanya.
"Sekarang ini, orang yang mengaku NU saja bisa jadi anggota DPR, bisa jadi bupati, bisa jadi calon, paling enggak wakil presiden, hanya dengan ngaku NU. Ini leverage yang luar biasa. Maka, penting untuk menjernihkan kembali soal ini," tuturnya.
"Jangan sampai orang ber-NU ambil untung dari leverage-leverage ini. Jadi harus dikembalikan. Ini soal bagaimana membangun, memelihara, dan mengembangkan peradaban ikhlas yang sudah diwariskan kepada kita," sambungnya.
Adapun, Munas Alim Ulama yang digelar PBNU menghasilkan rekomendasi terkait dengan sikap NU dalam menghadapi pemilu 2024.
Koordinator Komisi Rekomendasi Munas-Konbes NU 2023, KH Ulil Abshar Abdalla yang membacakan hasil Komisi Rekomendasi menegaskan menegaskan bahwa NU tidak terlibat dengan politik praktis.
"Terkait perkembangan atau situasi politik saat ini, situasi pemilu 2024, inti rekomendasi kami adalah bahwa NU tidak tertarik untuk terlibat dalam politik dukung mendukung. Bukan politik untuk mendukung satu nama atau satu partai," terangnya. (Tribunnews/Fahdi Fahlevi/Kompas.com/Vitorio Mantalean, Icha Rastika)