TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora, Mahfuz Sidik memberikan resistensi jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin bergabung ke pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baginya, PKS selama ini tidak menunjukkan semangat yang sama dengan Presiden Joko Widodo yang juga menjadi mendukung Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kalau mengikuti narasi dan sikap politik PKS dalam Pilpres 2024, nampak jelas posisi politik PKS yang berbeda diametral dengan paslon Prabowo-Gibran. Bahkan berbeda secara ideologis, bukan hanya politis,” papar Mahfuz kepada Kompas.com, Senin (29/4).

“Begitu juga narasi dan sikap politik PKS terhadap Presiden Jokowi dan kebijakan pembangunannya. PKS jelas menolak IKN dan janji bahwa akan tetap jadi ibu kota,” sambung politikus PKS ini.

Menurutnya, PKS selama ini menjadi oposisi dalam pemerintahan Jokowi. Sementara itu, Prabowo dan Gibran bakal mengusung keberlanjutan dalam program pemerintahannya ke depan.

Maka, ia memandang sikap politik PKS tak cocok untuk berada di dalam pemerintahan mendatang.

Mahfuz juga menyinggung bahwa basis pendukung Prabowo yang berasal dari PKS pada Pilpres 2014 dan 2019 menganggap mantan Danjen Kopassus itu berkhianat saat memilih bergabung dengan Jokowi.

“Jadi, terlalu jauh dan dalam gap antara PKS dengan Prabowo-Gibran dan dengan Presiden Jokowi,” ucapnya.

Terakhir, Mahfuz berharap PKS sadar diri dan tetap memilih untuk berada di luar pemerintahan.

“Kecuali mereka sudah capek 10 tahun jadi ‘oposisi tanggung’ sehingga berharap diterima masuk. Tapi semua berpulang terhadap keputusan politik Prabowo-Gibran,” tuturnya.

Diketahui, PKS menjadi satu-satunya partai politik (parpol) di Koalisi Perubahan yang belum menyatakan mendukung Prabowo-Gibran. Adapun langkah itu telah diambil lebih dulu oleh dua koleganya, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyebutkan, pihaknya telah menjajaki komunikasi dengan Partai Gerindra untuk bertemu Prabowo. Ia menekankan, PKS siap berada di dalam ataupun di luar pemerintahan.

Di sisi lain, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya masih melakukan pengkajian dan komunikasi terkait partai-partai yang hendak bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mereka yang diajak bicara ialah partai-partai pendukung Prabowo dan partai yang hendak masuk ke kubu 02. Dasco merespons PKS yang melempar sinyal siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ya mengenai masalah komposisi koalisi itu akan dibicarakan nanti. Pada saat ini masih dalam pengkajian dan komunikasi, baik dengan partai yang akan masuk maupun dengan partai yang sudah masuk," ujar Dasco saat dihubungi Kompas.com, Senin (29/4).

Dasco meminta publik bersabar terkait partai-partai yang menyatakan ketertarikannya untuk bergabung ke pemerintahan selanjutnya. Menurut dia, saat ini masih terlalu dini bagi mereka untuk berbicara apakah akan menolak partai yang hendak bergabung atau menerimanya.

"Nah oleh karena itu, terlalu dini kalau kita ngomong apakah dapat menerima atau tidak menerima. Mohon bersabar," imbuhnya.

Sulit Diterima

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi, Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bakal sulit menerima Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk masuk ke dalam pemerintahannya.

"Prabowo tampaknya akan sulit menerima PKS," ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (29/4).

Jamiluddin menyampaikan, ada dua penyebab Prabowo diprediksi sulit menerima partai pengusung Anies Baswedan tersebut.

Pertama, kata dia, hubungan Prabowo dan PKS selama ini memang kurang baik, setidaknya sejak Prabowo bergabung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, PKS sejak itu tampaknya sudah tidak respect ke Prabowo.

"Hal itu tentu sangat dirasakan Prabowo, sehingga PKS bukanlah prioritas untuk didekati," ucap dia.

Alasan kedua, Jamiluddin mengatakan, Prabowo sudah didukung Gelora, partai yang para petingginya merupakan orang-orang yang pindah dari PKS karena tidak sejalan dengan partai.

Karena itu, jika Prabowo mengakomodasi PKS, tentu akan mengganggu hubungannya dengan Gelora.

"Padahal Gelora sudah ikut berkeringat mengantarkan Prabowo menjadi pemenang pada Pilpres 2024," kata Jamiluddin.

Maka dari itu, Jamiluddin berpandangan, jika PKS diajak bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), bisa saja merusak kondusivitas internal KIM yang akan merugikan Prabowo. Sementara itu, PKB dan Nasdem yang juga mengusung Anies di Pilpres 2024 diprediksi akan segera bergabung ke Prabowo-Gibran.

Jamiluddin menilai, penerimaan Prabowo terhadap PKB dan Nasdem setidaknya menjadi indikasi kuat bakal diterima bergabung ke KIM. Dua partai ini, bagi Prabowo, memang tidak ada persoalan, baik dilihat dari sisi politis maupun sosiologis.

"Selain itu, PKB dan Nasdem memang cenderung pragmatis. Dua partai ini akan terus berupaya merapat karena menguntungkan secara ekonomis dan politis," ucap Jamiluddin.

"Hal itu tampaknya ditangkap Prabowo, sehingga dua partai ini akan diterima dengan terbuka. Sebab, kehadiran dua partai ini akan menguntungkan sehingga nantinya partai pendukung pemerintah menjadi mayoritas," kata dia.(adhyasta/tatang/kps/tribun jateng cetak)