TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Setiap pembelian elpiji bersubsidi 3 kg per 1 Juni 2024 sudah diwajibkan menujukkan kartu tanda penduduk (KTP), sebagai langkah memastikan penyaluran subsidi energi tepat sasaran kepada penerima manfaat langsung.

Meski demikian, penyaluran elpiji melon selama ini masih bocor, atau bisa digunakan kalangan mampu.

Aturan menunjukkan KTP itu juga diperjelas Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra. Menurut dia, pembelian elpiji bersubsidi di pangkalan/agen dengan membawa KTP untuk kebutuhan pencatatan.

“Ini bukan untuk mempersulit, tapi menjaga hak-hak masyarakat yang membutuhkan, sehingga kami bisa meminimalisir apabila ada indikasi (barangkali) karena disparitas harga yang subsidi dan non-subsidi ini cukup jauh.

Apabila ada indikasi pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan, kami bisa tahu bagaimana memproteksinya,” kata Mars Ega, seperti dikutip dari Tribun Banten, Selasa (4/6).

Mars Ega menuturkan, hingga kini belum ada pembatasan pembelian elpiji melon. Dengan adanya pencatatan pembelian elpiji 3 kg menggunakan KTP, diharapkan hak-hak masyarakat yang membutuhkan elpiji bersubsidi bisa terjamin.

“Sekarang tidak ada, belum ada pembatasan, karena masih pencatatan. Justru tujuan dari pencatatan ini untuk memberikan efektifitas kepada target masyarakat yang membutuhkan.

Jangan sampai hak-hak masyarakat yang membutuhkan yang sesuai keperuntukannya ini diambil oleh masyarakat yang tidak berhak,” tukasnya.

Dengan pencatatatan itu, dia menambahkan, kebutuhan pengecer elpiji melon akan terdata, sehingga distribusi dan permintaan bisa diketahui dengan detail.

“Kita bisa melihat di sini (contoh-Red), ini ada data pengecer rata-rata sekali kebutuhannya berapa, sehingga ini akan lebih akurat dari sisi distribusi maupun penghitungan demandnya ke depan (segmentasi rumah tangga, usaha kecil, usaha mikro, termasuk pengecer-Red),” tuturnya.

Dengan demikian, Mars Ega menyatakan, distribusi elpiji bersubsidi bisa terdata mulai dari Pertamina hingga masyarakat sebagai pengguna. Sehingga, jika terjadi penyalahgunaan elpiji melon bisa dilacak dengan mudah.

“Itulah yang disebut Subsidi Tepat. Lalu dari sisi administrasi, bisa di-trace dari mulai Pertamina, agen, pangkalan, sampai penggunanya. Ini penting untuk trace, agar kalau nanti ada indikasi penyalahgunaan di luar (pihak-pihak yang mengambil keuntungan tertentu-REd) kami bisa melacak,” bebernya.

Evaluasi kebijakan

Dia menambahkan, data-data tersebut juga bisa digunakan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan subsidi. Ia pun berharap, subsidi elpiji dan bahan bakar minyak (BBM) bisa semakin tepat sasaran.

“Ini juga memberikan data yang sangat bermanfaat buat pemerintah ke depannya untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Subsidi Tepat, baik itu elpiji maupun BBM," tandasnya

"Nanti ada data-data yang akan kami berikan akses kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi, sehingga harapannya kebijakan ke depan bisa berjalan dengan tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan sesuai yang diharapkan sasaran daripada subsidi itu sendiri,” sambungnya.

Ketika membeli elpiji melon di pangkalan, Mars Ega menyatakan, masyarakat akan dicatat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di KTP. Pangkalan akan mencatat NIK, dan akan diketahui kebutuhan elpiji subsidi dari masing-masing pembeli.

“Tidak ada yang berbeda, hanya pada saat datang ke pangkalan, di sistem ini akan meminta NIK. Kalau hapal NIK, tidak perlu bawa KTP. Kalau tidak hapal, paling mudah membawa KTP," tandasnya.

Uji coba pembelian elpiji 3 kg membawa KTP sudah berjalan sejak 1 Januari 2024, dan pada 1 Juni 2024, sistemmnya diintegrasikan. Mars Ega memastikan, masyarakat dan pangkalan sudah terinformasi mengenai pencatatan NIK untuk pembelian elpiji melon.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) akan memperketat pengawasan penjualan elpiji 3 kg di warung tradisional, sebagai upaya penyaluran subsidi tepat sasaran.

Hal itu bersamaan dengan adanya imbauan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang meminta pemda melarang pengecer atau warung menjual elpiji bersubsidi itu. Sehingga, elpiji melon nantinya hanya bisa didapatkan atau dibeli di agen resmi.

“Itu (penjualan di warung-Red) akan ditertibkan melalui kerja sama dengan antar-daerah untuk memastikan safety, di sana (warung tradisional-Red) bukan jalur resmi kami, tapi jalur distribusinya yang di agen resmi,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, di Jakarta, Senin (27/5).

Adapun, pola distribusi terbuka membuka ruang bagi semua kalangan masyarakat mudah memperoleh elpiji melon. Namun, hingga kini Kementerian ESDM belum meluncurkan aturan resmi mengenai pendistribusian komoditas bersubsidi itu.

Meski demikian, Kementerian ESDM sudah mengimbau pemda agar melarang pengecer atau warung menjual elpiji bersubsidi. Hal itu bertujuan untuk pendataan dan pencocokan data pengguna pendistribusian tepat sasaran.

Sementara, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian ESDM, Moga Simatupang mengatakan, pihaknya masih harus berdiskusi dengan Pertamina lagi ihwal kebijakan itu.

Sebab, menurut dia, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem pendistribusian hingga penyediaan elpiji melon kepada masyarakat.

“Kami akan koordinasikan dengan Pertamina, karena banyak yang perlu dibenahi, karena Pertamina sendiri kan ada SOP dalam pelaksaanaanya, di mana ada kelalaian, ada ketidakpatuhan, makanya kami akan kolabroasi dengan Pertamina, supaya pengawasan terhadap gas elpiji lebih tertib lagi,” tuturnya. (Tribunnews/Glery Lazuardi)

Baca juga: Lari Sekuat Tenaga, Latif Saksikan Saudara Kembarnya Tertimbun Longsor

Baca juga: Specta Badminton Jateng Open 2024 Resmi Digelar, Turut Dimeriahkan Peserta dari Mancanegara

Baca juga: Daftar Harga Listrik Token Listrik PLN Terbaru Rabu 5 Juni 2024 Beli Rp 500 Ribu Dapat Segini

Baca juga: Jadwal KRL SOLO JOGJA Hari Ini Rabu 5 Juni 2024 Cek Jam Keberangkatan dari Semua Stasiun