5.000 Anak Berisiko Stunting, Pemkot Solo Siapkan Anggaran Rp 6 Miliar

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Duh! sedikitnya 5.000 anak berisiko mengalami gizi buruk atau stunting di Solo, Jawa Tengah.

Sehingga pemerinta Kota Solo menyiapkan anggaran Rp 6 miliar untuk mengatasinya.

Diketahui, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat malnutrisi, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial pada 1.000 hari pertama umur anak.

Baca juga: Angka Stunting di Kendal Naik, Wabup Basuki Targetkan 3 Bulan Penyelesaian 

"Kalau kita lihat betul yang berisiko stunting itu hampir 5.000 anak," kata Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, di Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/6/2024).

Teguh mengatakan, dari 5.000 anak berisiko stunting tersebut, 1.000 anak di antaranya sudah mendapatkan penanganan.

Mereka mendapatkan makanan berupa gizi tambahan untuk meningkatkan tumbuh kembang agar terhindar dari stunting.

Teguh menyampaikan, penanganan 1.000 anak berisiko stunting ini telah dimulai sejak Mei dengan diberikan makanan gizi tambahan.

"1.000 anak yang ditangani itu diberi gizi tambahan sepanjang empat bulan ke depan," ungkap dia.

Di sisi lain, kata Teguh, pemkot juga akan melihat perkembangan 4.000 anak berisiko stunting yang belum mendapat intervensi pemerintah.

Pada Juni ini, pemkot melakukan penimbangan pada seluruh bayi di Solo, terutama di bawah dua tahun.

"Jadi, yang 4.000 itu apakah stagnan, apakah ada peningkatan, atau bahkan makin stunting. Bagi yang 1.000 yang sudah diintervensi peningkatannya signifikan tidak. Itulah yang baru kita kaji," kata dia.

Teguh menyarankan, keluarga yang mempunyai anak di bawah dua tahun untuk membuat daftar menu yang sesuai agar terhindar dari stunting.

"Kami sarankan keluarga yang punya anak baduta mulai lahir menjelang dua tahun diberi daftar menu yang sesuai. Supaya mereka perkembangannya lebih baik," terang Teguh.

Diungkapkan Teguh, stunting pada anak disebabkan karena banyak faktor.

Baca juga: Korpri Ambil Bagian Tangani Stunting di Karanganyar, Beri Bantuan Susu Formula dan Vitamin

Di antaranya pernikahan dini, lingkungan, dan kemiskinan.