TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kebocoran data kembali terjadi. Kali ini terjadi pada 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pengamat keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya mengatakan bahwa data yang bocor dan dijual di Breach Forum valid. Pihaknya sudah mengambil sampel data dan sumber bocornya disinyalir dari data pajak.

"Dasarnya adalah karena dia memuat data NPWP, ada data KPP, ada data Kanwil DJP-nya. Ada data KLU, tanggal daftar pajak, status PKP. Itu jelas kalau saya sebutkan tadi semua, sudah jelas dong bahwa ini adalah data dari kantor pajak yang bocor," ujar Alfons, Kamis (19/9/2024).

"Kami cek datanya, karena ada NIK dan NPWP. Kami cek NIK-nya, datanya valid sesuai dengan data kependudukan yang bocor," sambungnya.

Alfons khawatir data-data yang bocor ini bisa digunakan untuk menipu masyarakat dengan menggunakan teknik rekayasa sosial dengan berpura-pura menjadi petugas pajak. Petugas gadungan itu akan meminta korban untuk membayar nominal tertentu karena menunggak pajak.

"Kemungkinan eksploitasinya adalah nanti ada orang yang memalsukan diri sebagai petugas pajak datang menghubungi Anda, dan dia punya data yang sangat akurat," ujar Alfons.

"Dan dengan cara yang sangat meyakinkan, dia akan memberikan data, ini nama kamu, ini nomor NPWP kamu, tanggal akhir, dan semua data. Kenapa? Karena datanya sudah bocor," tegasnya.

Jika ke depan terjadi modus penipuan seperti ini, Alfons meminta agar masyarakat segera menghubungi kantor pajak. Bisa melalui situsnya lalu klik nomornya atau datang langsung ke kantor pajak yang disebut.

"Nah, dicek nomor WA-nya, atau kalau perlu hubungi kantor pajaknya. Hubungi AO-nya. Jadi, jangan langsung percaya walaupun dia punya banyak data jangan percaya, kalau perlu samperin kantornya. Jangan takut, karena kalau Anda tertipu, ya selesai." pungkasnya.

Di antara jutaan data tersebut terdapat beberapa data NPWP milik petinggi negara. Salah satunya presiden Joko Widodo beserta dua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Nama Budi Arie Setiadi, Menteri Kominfo juga masuk dalam daftar data yang diduga bocor. Begitu pula dengan menteri lain seperti Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, serta Zulkifli Hasan. Terdapat 10 ribu sampel dari data bocor ini yang berisi beberapa informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi.

Data nomor pokok wajib pajak (NPWP) termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Menkeu Sri Mulyani diduga bocor. Jokowi buka suara. Jokowi mengatakan dia telah memerintahkan Kemenkominfo, Kemenkeu, hingga BSSN untuk segera mengambil langkah. Ia meminta ada mitigasi secepatnya.

"Ya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Jokowi mengatakan peristiwa ini juga terjadi di negara lain. Ia menduga kebocoran data ini terjadi karena keteledoran password hingga penyimpanan data yang berbeda-beda.

"Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semua data itu mungkin karena keteledoran password. Bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," ujarnya. (kompas/dtc/tribun)

Baca juga: Mantan Dirut Indofarma Jadi Tersangka Korupsi

Baca juga: Pertemuan Tertutup Prabowo dan SBY di Kertanegara IV Bahas Tantangan 5 Tahun ke depan

Baca juga: Pria Ini Baru Tahu Salah Bayar Tagihan Listrik Tetangga Setelah 18 Tahun

Baca juga: Beraksi demi Gengsi, Pengakuan Gengster Pelaku Pembacokan Mahasiswa Udinus Semarang