TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang meminta Pemerintah Kota Semarang memaksimalkan program universal health coverage (UHC) untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak mampu. 

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wahyoe 'Liluk' Winarto mengatakan, UHC menjadi solusi membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

Program ini sangat dirasakan manfaatnya. 

"Itu sangat dirasakan betul bagi masyarakat. Banyak masyarakat Kota Semarang dalam pembayaran BPJS banyak yang menunggak."

"Itu solusi masyarakat Kota Semarang yang ber-KTP Semarang mendapatkan pelayanan kesehatan," jelas Liluk, sapaannya, Minggu (5/1/2025). 

Pada rapat penutupan masa persidang I DPRD Kota Semarang pekan lalu, peningkatan program UHC menjadi salah satu usulan di bidang kesehatan dari beberapa fraksi, antara lain dari Fraksi Gerindra.

Fraksi partai berlambang burung garuda ini meminta Pemerintah mempermudah BPJS UHC bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi.

Bahkan, meminta pemerintah bisa menghapuskan tunggakan BPJS Kesehatan bagi warga yang tidak mampu. 

Fraksi Demokrat juga menyoroti banyaknya BPJS warga yang tidak aktif.

Diharapkan, pemerintah bisa memperhatikan kembali pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara gratis.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, ada sejumlah kriteria masyarakat mendapatkan program UHC.

Di antaranya, pemerintah memastikan tidak ada duplikasi dalam program UHC. 

"Contoh pabrik wajib membayar BPJS. Pekerja yang sudah tercover BPJS di perusahaannya, tidak boleh diarahkan ke dobel anggaran," jelas Ita, sapaanya. 

Ita menjelaskan, sesuai undang-undang perusahaan berkewajiban menyiapkan BPJS bagi pekerjannya. Peserta BPJS dari perusahaan tidak bisa digantikan atau dibayarkan oleh pemerintah. 

"Tidak terus ujug-ujug, perusahaan tidak mau (membayar), ada UHC dari pemerintah. Harus direview," tandasnya. (eyf)