TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf optimis intervensi bantuan sosial (bansos) dengan mengacu satu data bisa tekan angka kemiskinan.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, total bansos untuk wilayah Solo Raya mencapai sekitar Rp 2 triliun pada tahun ini. Angka kemiskinan secara nasional turun sekitar 2 persen selama 10 tahun terakhir.

Mengacu data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan mencapai 28,28 juta atau 11,25 persen pada 2014 lalu. Kemudian angka kemiskinan mengalami penurunan sekitar 2 persen selama 10 tahun terkahir menjadi 9,03 persen atau 25,22 juta per Maret 2024.

Mensos, Saifullah Yusuf menyampaikan, penurunan angka kemiskinan sekitar 2 persen secara nasional selama 10 tahun terakhir tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi seperti pandemi Covid-19 dan lainnya. Kendati demikian dengan adanya konsolidasi secara menyeluruh baik dari kementerian, lembaga dan pemda diharapkan angka kemiskinan dapat turun dengan terukur dan signifikan.

"Dengan data yang baru, intervensinya nanti selain berkelanjutan juga saling menguatkan, terintegrasi. Saya yakin akan efektif termasuk model-model penyaluran bantuannya setelah data tunggalnya selesai. Sekali lagi ini upaya kita menyamakan frensukensi dengan kabupaten kota dan juga pilar-pilar sosial. Mereka ujung tombak Kementerian Sosial untuk memastikan program-program tidak hanya tepat sasaran tapi juga dipergunakan sebagaimana mestinya oleh penerima manfaat. Ini yang menjadi konsen kita kedepan," katanya kepada wartawan usai dialog dengan pilar-pilar sosial Solo Raya di Kompleks Keraton Solo, Sabtu (18/1/2025) siang.

Saat disinggung supaya bansos tepat sasaran, terangnya, ada jalur partisipasi yang dapat ditempuh masyarakat untuk turut mengawasi melalui aplikasi Cek Bansos. Masyarakat dapat mengajukan sanggah dengan bukti yang cukup apabila ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang seharusnya tidak menerima bansos untuk nantinya ditindaklanjuti oleh Kementerian.

Dalam kesempatan tersebut dia mengajak pihak swasta atau non government untuk dapat berpartisipasi untuk menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya, apabila non government menggunakan data dari pemerintah untuk menyalurkan CSR kepada masyarakat akan sangat membantu untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Ayolah ini kita punya data, data sudah divalidasi. Mari bekerja sama daerah, misal sanitasi," terangnya.

Berikut rincian alokasi bansos dan penerima manfaat di Solo Raya.

Kabupaten Karanganyar mendapatkan bansos sebesar Rp 260 miliar untuk 70.885 KPM, Kota Solo mendapatkan bansos sebesar Rp 154 miliar untuk 42.570 KPM, Kabupaten Sragen mendapatkan bansos Rp 283 miliar untuk 76.520 KPM, Kabupaten Wonogiri mendapatkan Rp 341 miliar untuk 93.822 KPM, Kabupaten Sukoharjo mendapatkan Rp 246 miliar untuk 67.262 KPM, Kabupaten Boyolali mendapatkan Rp 282 miliar untuk 72.512 KPM dan Kabupaten Klaten mendapatkan Rp 449 miliar untuk 119.230 KPM. (Ais).