Berita Jawa Tengah

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Tawarkan Langsung Investasi Kepada 100 Investor dari 5 Negara

Editor: deni setiawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

INVESTASI DI JATENG - Paparan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Indonesia Investment Summit di Swissotel kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta, Selasa 15 April 2025. Dalam kesempatan itu Pemprov Jateng menawarkan investasi kepada 100 investor dari berbagai negara untuk masuk Jawa Tengah.

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi terus melakukan langkah aktif untuk menarik investasi ke wilayahnya.

Salah satunya dengan menawarkan langsung investasi kepada 100 investor dari berbagai negara. 

Tawaran investasi itu disampaikan Ahmad Luthfi saat bertemu 100 investor dari China, Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Indonesia dalam Indonesia Investment Summit di Swissotel kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta, Selasa 15 April 2025. 

Baca juga: Gelar Pameran di Semarang Hingga 21 April, DPD REI Jateng Yakin Bisa Hasilkan Transaksi Rp50 Miliar

Baca juga: Rumah Subsidi Rp166 Juta di Jateng, Sasar Warga Berpenghasilan Rendah

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi mengatakan, banyak keuntungan yang diperoleh investor bila nenanamkan modalnya di Jawa Tengah mulai dari keamanan karena tak ada premanisme, kepastian hukum, kemudahan tahapan perizinan secara online, ketersediaan tenaga kerja profesional hingga, hingga upah yang kompetitif.

Secara regulasi, lanjut dia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah yang menyasar pada infrastruktur di 2025 dan swasembada pangan di 2026 disebutnya jadi keuntungan bagi investor.

Mantan Kapolda Jateng itu menekankan, bahwa di Jawa Tengah tak ada premanisme kepada investor.

Dia menjaminan keamanan dan kepastian hukum diberikan pada semua investor yang masuk di Jawa Tengah. 

"Investor tidak boleh diganggu, tak ada premanisme."

"Malpraktik, premanisme minta-minta tidak boleh."

"Semuanya sesuai hukum," tegas Ahmad Luthfi.

Dia menegaskan bahwa tak boleh ada organisasi massa atau siapapun yang melakukan tindakan premanisme yang mengganggu investasi.

Dia telah menerapkan hal itu semenjak aktif di kepolisian.

Jika ada yang mengganggu, perusahaan bisa langsung melapor.

"Lapor langsung boleh, apalagi rumah Gubernur itu adalah rumah rakyat," ucapnya. 

Baca juga: Ada Ribuan Pekerja Migran Asal Jateng, Ahmad Luthfi Siapkan Role Model Pendampingan dan Pelatihan

Baca juga: Penataan Ulang OPD di Lingkungan Pemprov Jateng Diharapkan Beri Dampak Positif bagi Masyarakat

Dia juga mengajak kepada investor untuk bedhol pabrik (memindahkan pabriknya) ke Jawa Tengah.

Karena wilayah ini sistem pengupahannya bisa dikompromikan secara tripartit antara perusahaan, buruh, dan pemerintah.

Hal itu sesuai ketentuan hubungan industrial.

Perihal perizinan, Ahmad Luthfi mengatakan semua dilakukan secara online. 

Aturan itu guna menghindari birokrasi yang berbelit.

Investor juga bisa memantau progres pengajuan perizinannya.

Jika ada sumbatan maka bisa segera melaporkan.

Di sisi lain, kepala dinas siap mengawal perizinan tersebut.

Kondisi infrastruktur jalan, terutama jalur-jalur ekonomi juga menjadi prioritas perbaikan dan perawatan, sehingga distribusi barang akan lancar dan menguntungkan secara bisnis.

Sementara itu, Ketua Asian Trade Tourism and Economic Council (ATTEC), Budiharjo Iduansjah mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Tengah yang siap dengan kehadiran investor.

Kegiatan yang diprakarsai ATTEC itu menjembatani investor dengan semua daerah di Indonesia.

"Jawa Tengah punya lahan sangat luas."

"Sangat tepat untuk industri apa saja," kata Budiharjo. (*)

Baca juga: Kantong PMI Jateng Kumpul di Kantor Gubernur, Bahas Penguatan Perlindungan dan Regulasi Penempatan

Baca juga: Wali Kota Tegal Hadiri Rakor Capacity Building dan Business Matching Keris Jateng 2025

Baca juga: Jumlah PMI Asal Jateng Tembus 66 Ribu, Pemerintah Dorong Penempatan Legal dan Berbasis Keahlian

Baca juga: Kanwil Kementerian Hukum Jateng Terima Kunjungan BHP Semarang Bahas Kinerja dan Rencana MoU

Berita Terkini