TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Penataan ulang organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi Jawa Tengah diharapkan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah berharap, lewat penataan ini, pelayanan yang diberikan bisa semakin lebih efisien dan cepat.

“Kita juga ingin, penyelenggara pemerintahan bisa semakin responsif dan peduli untuk terus melayani masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah Minta Pemerintah Inovatif Dongkrak PAD Tanpa Bebani Rakyat

Saat ini, aturan penataan OPD itu tengah dibahas dalam panitia khusus (Pansus) DPRD Jateng.

Penataan OPD merupakan penyesuaian nomenklatur di tingkat pusat.

“Ada OPD yang dipisah, adapula OPD yang mungkin disatukan. Saat ini, terus dibahas agar nantinya benar-benar sesuai peraturan yang berlaku,” terang politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Meski demikian, katanya, dalam upaya menciptakan tatanan pemerintah daerah yang bersih dan bertanggungjawab, diperlukan pembinaan berkelanjutan atas keberadaan sumber daya manusia perangkat daerah.

“Sehingga benar-benar mendukung salah satu misi gubernur-wakil gubernur, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas,” tegasnya.

Reformasi birokrasi melalui penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, katanya, juga perlu diarahkan guna terwujudnya organisasi yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

“Termasuk, tentunya mempertimbangkan kemampuan dan potensi daerah,” tandasnya. (*)

Baca juga: Genjot Perbaikan RTLH, Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah: Kolaborasi Jadi Kunci!