TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Kendal ikut terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp 5 Miliar yang ditetapkan pemerintah pusat.

Alhasil, anggaran UHC yang semula Rp 58 miliar turun menjadi Rp 53 Miliar.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kendal, Abidin menilai pemangkasan anggaran tersebut masih terbilang aman.

"Iya benar terkena efisiensi Rp 5 Miliar. Kemarin memang ada efisiensi dan sudah kita hitung ulang sampai akhir tahun insyaallah aman," kata Abidin saat dikonfirmasi, Selasa (24/6/2025).

Abidin mengatakan pihaknya telah dipanggil oleh DPRD untuk menjelaskan terkait pemangkasan anggaran yang diberlakukan.

"Untuk detailnya nanti sama Pak Dewan nggih. Yang jelas kami pastikan untuk sampai akhir tahun nanti aman," ungkapnya.

Ditemui di ruangannya, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal, Dedy Ashari Setyawan membenarkan pemanggilan tersebut.

"Benar kami (kemarin) telah memanggil Dinkes untuk menjelaskan terkait pemotongan anggaran UHC itu. Dan dari Dinkes membenarkan pemangkasan itu," sambungnya.

Dedy menambahkan, program UHC tahun 2025 ditargetkan menyasar 80 persen tingkat keaktifan. Sehingga dibutuhkan total anggaran mencapai Rp 62 Miliar.

Dedy pun bakal membawa persoalan ini dalam Badan Anggaran untuk diajukan pengembalian saat rapat APBD Perubahan nantinya.

"Nanti kita akan bawa ke APBD perubahan. Karena UHC ini salah satu program penting untuk merealisasikan visi misi bupati di bidang kesehatan," terangnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mahfud Sodiq menilai langkah refokusing bisa memicu kekhawatiran masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu yang bergantung pada layanan kesehatan gratis melalui UHC.

Mahfud juga bakal mendorong agar anggaran UHC bisa dikembalikan dalam APBD perubahan. 

“Ini seharusnya menjadi prioritas, dan saya kira ini menjadi catatan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak semena-mena mengambil anggaran meski ada Inpres tentang efisiensi anggaran," tandasnya. (ags)