TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah menanggapi santai maraknya pengibaran bendera bertema "One Piece" yang menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia viral di sejumlah wilayah.

Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, mengatakan bahwa fenomena tersebut merupakan bentuk ekspresi masyarakat di ranah seni dan budaya pop yang layak dihargai.

"Prinsipnya kami hargai kebebasan berekspresi tersebut," katanya kepada Tribun, Senin (4/8/2025).

Meski demikian, Artanto menegaskan bahwa pemasangan bendera semacam itu harus tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait penghormatan terhadap bendera Merah Putih sebagai simbol negara.

“Yang penting, bendera lain tidak boleh dikibarkan lebih tinggi dari bendera Merah Putih.

Harus menghargai bendera merah putih yang telah diatur undang-undang," katanya.

Bendera bertema "One Piece" yang dimaksud memiliki warna dasar hitam, dengan ilustrasi kepala tengkorak tersenyum mengenakan topi jerami kuning dan dua tulang menyilang di belakangnya.

Simbol ini mulai ramai dikibarkan sejak akhir Juli 2025 dan disebut-sebut sebagai simbol ekspresi sosial, perlawanan, hingga kekecewaan terhadap berbagai isu di masyarakat.

Tak Langgar Pidana

Pakar Hukum dari Soegijapranata Catholic University (SCU)  Semarang Theo Adi Negoro mengatakan, pengibaran bendera "One Piece" tak melanggar pidana karena tidak ada norma Peraturan Perundang-undangan yang secara tegas melarang mengibarkan bendera selain bendera merah putih di rumah, kendaraan, maupun di jalan raya.

"Secara konstitusi pengibaran Bendera One Piece tidak ada masalah, selama dimaknai sebagai kritik dan pengungkapan rasa kecewa kepada kebijakan pemerintah, bukan sebagai tindakan separatis untuk memecah persatuan," terangnya.

Theo merinci, merujuk dalam UU 24/2009 tentang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, hanya mengatur larangan mengibarkan atau memasang Bendera Merah Putih di bawah bendera atau lambang apapun, bukan melarang masyarakat mengibarkan lambang lain.

"Jika pengibaran bendera One Piece di bawah bendera Merah Putih, maka hal itu tidak menjadi permasalahan, karena potensi pidana hanya berlaku bila sungguh-sungguh ada pelanggaran hierarki posisi bendera," bebernya.

Dalam Hukum Tata Negara, lanjut dia, pengibaran suatu lambang sebagai bentuk kritik dan bentuk ekspresi diri tidak dapat serta merta dikatakan sebagai potensi makar atau penghinaan terhadap lambang negara.

Dia menyarankan kepada pemerintah adalah mengimbau masyarakat agar identitas Negara berupa bendera Merah Putih tetap di atas lambang/bendera lainnya.

"Sebagai pengambil kebijakan, pemerintah dapat bersikap reflektif dan responsif atas kritikan dan kekecewaan masyarakat. Bukan menakut-nakuti masyarakat dengan potensi pidana atau makar," tandasnya.

Tentara dan Polisi Paksa Warga Hapus Mural One Piece

Logo bajak laut Shirohige dari serial One Piece tengah menjadi perbincangan.

Selain pengibaran bendera oleh sopir truk berbuntut pelarangan, mural dengan gambar serupa juga berujung pada penghapusan.

Supriyanto, ketua Karang Taruna Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, tidak menyangka gambar logo bajak laut Shirohige di jalanan kampungnya bakal menuai persoalan.

Baca juga: Respons Berbeda Pejabat di Kota Semarang Soal Pengibaran Bendera One Piece: Itu Tidak Boleh

Dia didatangi tentara, yang memintanya untuk menghapus mural One Piece tersebut.

Pada Minggu (3/8), saat Supriyanto sedang tidur, ia didatangi aparat dan meminta untuk menghapus gambar tersebut.  

"Lalu saya tanya, ‘Memang ada masalah apa, Pak?’ Dari pihak berwajib bilangnya, sebenarnya tidak apa-apa, cuma untuk saat ini, One Piece lagi viral, lalu diminta menghapus," kata Supriyanto, Senin (4/8).

Setelah itu, Supriyanto sendiri yang menghapus gambar tersebut.

Dia menutup kembali gambar One Piece dengan cat putih sisa malam sebelumnya. 

Video penghapusan mural One Piece di Sragen viral di grup Whatsapp (WA), Senin.

Dalam video berdurasi sekitar 20 detik itu, seorang pria sedang menghapus logo bajak laut yang mirip dengan logo bajak laut Shirohige dalam serial anime One Piece.

Tampak aparat keamanan juga turut mengawasi penghapusan itu.

Diketahui, video tersebut terjadi di Jurangrejo, Karangmalang, Sragen.

Supriyanto mengatakan, mural tersebut baru digambar para pemuda, pada Sabtu (2/8) malam.

Mural tersebut dibuat setelah warga melaksanakan kerja bakti untuk menyambut HUT Ke-80 Republik Indonesia.

Supriyanto mengatakan, pembuatan mural One Piece tersebut bukan karena tujuan tertentu, melainkan sebagai bentuk ekspresi para pemuda yang suka terhadap film One Piece.

"Setelah itu, teman-teman menggambar, ya sudah menggambar itu, tidak ada niat apa-apa, karena mereka suka nonton film itu, itu ekspresi dalam rangka memeriahkan HUT Ke-80 RI," katanya.

Pernyataan Dandim

Dalam kesempatan terpisah, Dandim 0725/Sragen, Letkol Inf Ricky Julianto Wuwung, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut.

Menurut Ricky, pihak TNI-Polri tidak melarang kebebasan demokrasi.

"Kami hanya ingin menjaga agar tidak ada upaya-upaya pihak tertentu yg ingin memecah belah persatuan bangsa dalam rangka menyambut HUT Ke-80 RI," kata Ricky.

Dia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan hasil koordinasi seluruh pihak terkait, yang menetapkan bahwa gambar tersebut perlu dihapus.

Mengingat saat ini merupakan momen penting menjelang HUT Ke-80, yang ruang publik semestinya diisi dengan simbol-simbol resmi kenegaraan seperti bendera merah putih, bukan gambar-gambar dari tren budaya populer yang tidak relevan dengan semangat nasionalisme.

"Pendekatan tentunya dilakukan secara persuasif dan memberikan pemahaman kepada warga yang menggambar, pihak Babinsa bersama perangkat desa dan warga setempat sepakat untuk menghapus gambar tersebut secara sukarela dan tanpa paksaan," jelas dia.

Ricky pun mengimbau, agar masyarakat memperingati HUT ke 80 Kemerdekaan RI bernuansakan Merah Putih.

Ia juga berharap berharap tidak ada yang menarasikan imbauan tersebut sebagai suatu tindakan yang mengancam demokrasi.

Selain itu terdapat pula gambar logo bajak laut di Desa Plosokerep, Kecamatan Karangmalang, karo Desa Sidokerto, Kecamatan Plupuh.

Seluruhnya saat ini sudah dihapus.

Tanggapan bupati

Sementara itu, Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, memberikan tanggapan terkait penghapusan gambar logo bajak laut dalam serial anime One Piece.

Dia menilai ekspresi tersebut merupakan bentuk masukan masyarakat kepada pemerintah.

“Kalau itu bagian dari ekspresi-ekspresi untuk memberikan masukan ke pemerintah dengan cara mereka, agar pemerintahan berjalan lebih baik, di semua level,” ungkap Sigit, Senin.

Sigit juga menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan dengan keberadaan gambar-gambar logo bajak laut dalam anime tersebut.

“Menurut saya mereka tetap bagian dari Republik (Indonesia).

Orang-orang yang cinta pada Republik, tetap merah putih mereka, meski menggambar bendera One Piece,” katanya.

Namun, Sigit menekankan pentingnya menjaga ketertiban masyarakat terkait mural yang digambar.

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa lokasi yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan coret-coret.

“Diekspresikan di tempat yang tidak mengganggu ketertiban, kan ada area yang memang bukan tempatnya.

Di tembok yang tidak boleh diekspresikan, di jalan-jalan itu kan bisa mengganggu kemungkinan terjadi kecelakaan pengendara karena terfokus pada itu,” ucapnya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan menuliskan gambar tersebut di tembok, Sigit mempersilakan, asalkan mendapat izin.

Ia juga mengaku tidak khawatir dengan beredarnya gambar One Piece tersebut.

“Sepanjang itu tempat yang diizinkan. (Kekhawatiran?)

Saya percaya mereka orang-orang yang berjiwa merah putih, mereka orang-orang merah putih,” imbuhnya. (iwn)