Alfiatun Soroti Menu Telur Balado Pedas untuk Anak PAUD di Banyumas

TRIBUNJATENG.COM, BANYUMAS - Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Gununglurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas menjadi sorotan setelah kedapatan menyajikan menu tidak layak berupa roti separuh dan kacang rebus.

Program yang semestinya bertujuan mencegah stunting dan mencetak generasi emas ini justru dinilai dijalankan secara asal-asalan. 

Alih-alih mendapatkan respons positif, kritik tersebut malah berujung pada intimidasi terhadap warga yang menyuarakannya.

Baca juga: Teror Ketuk Pintu Misterius di Kemranjen Banyumas, 2 Malam Berturut-turut Mulai Pukul 21.00

Kasus ini pertama kali mencuat, pada pertengahan September 2025, saat foto menu MBG dari dapur Gununglurah tersebar di media sosial.  

Dalam gambar tersebut, terlihat menu berupa roti hanya separuh bagian dan kacang rebus yang disajikan untuk anak-anak penerima manfaat.

Netizen pun ramai-ramai mengecam menu tersebut karena dinilai jauh dari standar gizi anak dan tidak layak dikonsumsi.

Menanggapi keluhan warga, Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas langsung bergerak cepat.  

Anggota Komisi IV, Alfiatun Khasanah, turun langsung meninjau dapur MBG di Desa Gununglurah. 

Alfiatun mengungkap sejumlah pelanggaran, mulai dari kondisi dapur yang tidak memenuhi standar teknis hingga ketidakhadiran ahli gizi saat inspeksi mendadak dilakukan.

"Menu yang disajikan juga tidak sesuai."

"Anak PAUD dan TK justru diberi telur balado pedas."

"Ini malah menyebabkan beberapa anak mengalami diare," ujar Alfiatun kepada Tribunjateng.com, Selasa (23/9/2025). 

Menurutnya, dapur Gununglurah menjadi yang paling bermasalah dibanding dapur-dapur MBG lain di Banyumas, khususnya yang melayani wilayah Sokawera, Sambirata, dan Rancamaya.  

Baca juga: Doa Kardi TKHL SMP Kebasen Banyumas Terkabulkan, Terima SK PPPK Setelah 23 Tahun Pengabdian

Dengan kuota hampir 4.000 porsi per hari, pelanggaran yang terjadi berpotensi berdampak luas terhadap anak-anak penerima manfaat.

Alfiatun menjelaskan, program MBG adalah program presiden yang sangat baik karena memiliki tiga tujuan utama.

Menciptakan generasi emas dengan gizi baik, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi desa melalui pemberdayaan UMKM lokal. 

"Dengan dana Rp10 ribu per anak, itu cukup untuk menyajikan makanan bergizi jika dikelola dengan benar."

"Ada Rp3 ribu untuk gaji tenaga kerja, Rp2 ribu untuk operasional, sisanya untuk bahan makanan,” kata Alfiatun. 

“Tapi di Gununglurah saya temukan buah busuk, menu asal-asalan, dan bahkan ancaman kepada warga yang mengkritik," sambungnya.

Ia juga menyoroti tidak profesionalnya pengelolaan dapur, termasuk tidak adanya dokumentasi menu harian di media sosial sebagaimana diinstruksikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).  

"Selama dua bulan beroperasi, SPPG Gununglurah hanya mengunggah lima kali menu ke Instagram."

"Itu pun tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan," lanjutnya.

Baca juga: Sebelum Viral Menu MBG Kacang Rebus, Siswa di Gununglurah Banyumas Pernah Dapat Salak Busuk

Intimidasi

Lebih mengkhawatirkan lagi, Alfiatun menerima banyak aduan dari warga yang merasa diintimidasi setelah menyampaikan kritik. 

Beberapa warga bahkan mengaku didatangi oleh RT, ditegur, dan diminta untuk tidak banyak bicara.

"Ada orangtua yang hanya memotret dan membandingkan menu Gununglurah dengan dapur lain, tapi kemudian ditegur dan dibilangi, 'Kalau sudah dapat gratisan, harusnya bersyukur, jangan banyak protes'."

"Ini cara berpikir yang keliru dan sangat merugikan program Presiden," tegas Alfiatun.

Bahkan, dia mengungkapkan, owner dapur MBG sempat menelepon warga menggunakan nomor karyawan untuk mengintimidasi.  

Saat dikonfrontasi oleh DPRD bersama Kapolsek dan Koramil, pemilik dapur sempat tidak mengakui, namun akhirnya mengaku telah menggunakan nomor orang lain untuk menghubungi warga yang protes.

"Saya bilang, ‘Apa mau saya minta polisi menyadap suara kamu?"

"Jelas-jelas kamu pakai nomor hp anak buahmu untuk mengintimidasi.’"

"Akhirnya dia mengaku," kata Alfiatun.

Baca juga: 170 UMKM Banyumas Naik Kelas, Siap Ekspor Produk via Bisnis Matching

Menurutnya, dari total sekira 50 orang karyawan di dapur, tiga di antaranya digaji langsung oleh BGN, yakni kepala SPPI dengan gaji Rp6 juta, akuntan, dan ahli gizi dengan gaji Rp5 juta.

"Ahli gizi punya tanggung jawab besar."

"Tapi kok bisa meloloskan telur balado untuk anak PAUD?"

"Buah busuk tidak diretur, dan tidak ada perbaikan meski sudah ada keluhan."

"Padahal sudah diingatkan," tambahnya.

Meski menuai masalah di lapangan, Alfiatun tetap menegaskan tujuan program MBG sangat mulia dan harus dipertahankan.  

Hanya saja, pengelolaannya harus diawasi ketat agar tidak disalahgunakan oleh oknum.

Dia menegaskan, dapur MBG Gununglurah belum layak beroperasi dan harus menjalani evaluasi menyeluruh sebelum dibuka kembali.  

Ia juga berharap agar masyarakat tidak takut menyampaikan kritik, karena program ini adalah hak rakyat.

"Kritik itu bagian dari pengawasan."

"Kalau warga dibungkam, siapa yang akan menjaga kualitas program ini?"

"Ini bukan soal gratis atau tidak gratis, ini soal masa depan anak-anak," katanya. (Permata Putra Sejati)