Pemerintah Siapkan Stimulus Antisipasi Dampak Kenaikan Harga Pertamax

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah akan terus memantau dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax series terhadap inflasi.

Diketahui, Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga jual BBM nonsubsidi pada produk Pertamax series mulai 10 Juni 2026.

Harga Pertamax kini Rp 16.250/liter dari sebelumnya Rp 12.300/liter, Pertamax Green menjadi Rp 17.000/liter dari sebelumnya Rp 12.900/liter, sedangkan harga Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp 20.750 per liter.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melihat terlebih dahulu pengaruh kenaikan harga BBM terhadap sektor transportasi dan harga-harga barang di masyarakat sebelum memutuskan langkah lanjutan.

"Dampak inflasi kan kami lihat dari transportasi dan harga. Nah, kami monitor dulu," ujarnya, di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (10/6).

Ia pun membenarkan rencana pemerintah menyiapkan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat setelah kenaikan harga Pertamax.

Menurut dia, skema stimulus masih dalam tahap pembahasan, dan akan dilaporkan terlebih dahulu kepada presiden sebelum diumumkan kepada publik.

"Lagi disiapin (stimulus-Red) ya, kalau sudah diputus baru dikasih tahu. Laporin presiden dulu," ucapnya.

Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi.

Menurut dia, pengaruh kenaikan harga itu relatif terbatas, karena Pertamax bukan merupakan BBM yang umum digunakan oleh angkutan umum maupun kendaraan pengangkut barang, yang berperan langsung dalam distribusi logistik.

"Dampaknya harusnya relatif minim, karena kan Pertamax nggak dipakai angkutan barang," katanya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).

Berkait dengan strategi pemerintah untuk memastikan kuota BBM bersubsidi tidak mengalami pembengkakan akibat kenaikan harga Pertamax, Purbaya menegaskan, kebijakan itu berada di bawah kewenangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. 

"Itu nanya ke Pak Bahlil, mesti ada metode lagi. Nozzle control kalau enggak salah, tanya Pak Bahlil yang ngerti," katanya. 

Mengenai kemungkinan adanya stimulus dari pemerintah guna meredam dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi terhadap masyarakat, Menkeu enggan memberikan penjelasan, dan langsung meninggalkan lokasi menuju kendaraannya.

Adapun, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menyatakan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi.

Hal itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," bebernya. 

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal,” sambungnya.

Dia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

“Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina,” ucap Robert.

UMKM Kerupuk di Batang Terpukul

Kenaikan harga bahan bakar dan menguatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah membuat biaya produksi kerupuk melonjak tajam, sementara harga jual sulit dinaikkan.

Sapari Temu (66), pengusaha di sentra industri kerupuk Kebundelan, RT 5 RW 8, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, saat ini tengah menghadapi masa yang tidak mudah. 

Hampir seluruh bahan baku utama mengalami kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir.

"Naik semua. Pati, plastik, minyak goreng, garam, semuanya naik," kata Sapari kepada Tribunjateng.com. 

Kenaikan paling terasa terjadi pada tepung pati yang menjadi bahan utama pembuatan kerupuk. 

Jika sebelumnya harga tepung pati masih berkisar Rp 700 ribu per kwintal, kini melonjak hingga mencapai Rp1,3 juta per kwintal.

"Harga pati dulu Rp700 ribu per kuintal, sekarang sudah Rp1,3 juta. Naiknya mulai setelah bulan Juni dan katanya masih bisa naik sampai Agustus," ujarnya.

Menurut Sapari, kenaikan harga bahan baku diduga dipengaruhi oleh naiknya harga bahan bakar nonsubsidi seperti Pertamax yang berdampak pada biaya distribusi, serta menguatnya dolar yang ikut memengaruhi harga komoditas dan bahan pendukung industri.

Pati yang digunakan dalam produksinya didatangkan langsung dari Lampung. 

Untuk memenuhi kebutuhan produksi, ia biasanya membeli dalam jumlah besar hingga dua truk sekali pengiriman. 

Kondisi tersebut membuat kenaikan harga sedikit saja langsung berdampak besar terhadap biaya operasional.

Meski biaya produksi terus meningkat, Sapari mengaku tidak bisa serta merta menaikkan harga jual kerupuk. 

Pasalnya, para pembeli dan pedagang langganan keberatan jika harga dinaikkan.

"Yang jual tidak mau dinaikkan harganya. Jadi keuntungannya yang terpotong," ucapnya. 

Akibat kondisi tersebut, margin keuntungan usahanya terus menyusut. 

Bahkan, menurutnya, penurunan keuntungan sangat terasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Di tengah tekanan kenaikan bahan baku, usaha kerupuk juga masih harus menghadapi tantangan cuaca. 

Saat musim hujan tiba, proses penjemuran kerupuk menjadi terhambat sehingga produksi sering kali harus dihentikan sementara.

"Kalau musim hujan terpaksa tidak produksi karena tidak ada panas untuk menjemur," ungkapnya.

Bagi Sapari dan istrinya, Casminten (62), usaha kerupuk bukan sekadar sumber penghasilan keluarga. Industri rumahan yang mereka jalankan juga menjadi tumpuan hidup bagi puluhan pekerja di lingkungan sekitar.

Saat ini, sedikitnya 26 orang menggantungkan nafkah dari usaha kerupuk tersebut. 

Karena itu, Sapari mengaku selalu berusaha mempertahankan produksi meskipun keuntungan terus menipis.

"Saya mempekerjakan 26 orang. Kalau bahan semua tambah naik, saya bisa rugi. Soalnya yang beli tidak mau harga naik," jelasnya. 

Sapari mengatakan kenaikan harga bahan baku sebenarnya hampir selalu terjadi setiap tahun. 

Namun lonjakan kali ini dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan periode - periode sebelumnya.

"Biasanya memang naik setiap tahun, tapi kali ini saja naiknya sejauh ini," tuturnya.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan tingginya biaya produksi, Sapari hanya berharap harga bahan baku segera stabil agar usaha yang telah bertahun - tahun dirintisnya tetap bisa bertahan. 

Sebab jika industri kecil seperti miliknya sampai goyah, bukan hanya keluarganya yang terdampak, tetapi juga puluhan pekerja yang menggantungkan hidup dari renyahnya kerupuk produksi Kebundelan.

Bagi Sapari, mempertahankan usaha bukan sekadar soal mencari keuntungan.

Hal ini adalah perjuangan menjaga dapur tetap mengepul bagi puluhan keluarga di sudut Kabupaten Batang. (Tribunnews/Nitis Hawaroh/Tribunjateng/Tito Isna)