Menkop Fokus Operasionalkan Kopdes yang Sudah Ada

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kemenkop mulai menggeser fokus pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dari sekadar mengejar jumlah pembangunan fisik menuju penguatan operasional dan keberlanjutan usaha. 

Menkop Ferry Juliantono mengatakan, pembangunan fisik Kopdes Merah Putih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkait dengan ketersediaan lahan di sejumlah daerah. 

Karena itu, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan pembangunan secara bertahap, dan tidak lagi berorientasi pada pencapaian 80.000 titik dalam waktu singkat. 

"Kami sudah menyampaikan kepada presiden bahwa pelaksanaannya akan dilakukan bertahap. Untuk sementara kami fokus pada sekitar 40.000 titik yang dinilai lebih realistis untuk dikembangkan," katanya, dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis (11/6). 

Ferry menuturkan, dari sekitar 83.000 titik Kopdes Merah Putih yang telah terbentuk secara kelembagaan, pembangunan fisik saat ini masih berlangsung. 

Hingga kini, sebanyak 12.533 lokasi telah selesai dibangun, sementara 22.737 lokasi masih dalam proses konstruksi. Sementara, lahan yang telah terverifikasi mencapai sekitar 35.000 titik. 

Menurut dia, fase operasional kini menjadi tantangan yang lebih penting dibanding pembangunan fisik semata.

Pemerintah telah memulai uji operasional di sejumlah wilayah, termasuk peluncuran operasionalisasi 1.061 Kopdes Merah Putih di Kabupaten Bandung. 

"Kami sedang memasuki tahap pembelajaran operasional. Yang terpenting saat ini bukan hanya membangun gedung, tetapi memastikan koperasi bisa berjalan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," bebernya. 

Ferry menyatakan, Kopdes Merah Putih dirancang memiliki beberapa fungsi utama. Selain menjadi saluran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang bersubsidi.

Koperasi juga diharapkan berperan sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi masyarakat desa, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan hingga kerajinan. 

Selain itu, koperasi juga akan difungsikan sebagai agen layanan keuangan mikro dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program kepada masyarakat secara lebih tepat sasaran. 

Dalam operasionalnya, koperasi dapat mengembangkan berbagai unit usaha sesuai potensi daerah masing-masing, mulai dari gerai kebutuhan pokok, pergudangan, layanan logistik, hingga jasa lainnya. 

Ia menegaskan keberhasilan program tidak akan diukur dari jumlah bangunan yang berdiri, melainkan dari dampaknya terhadap ekonomi masyarakat desa. 

Karena itu, studi kelayakan atau feasibility study akan menjadi faktor penting dalam menentukan model bisnis setiap koperasi. 

"Pendekatan ke depan harus lebih kualitatif. Feasibility study menjadi aspek yang sangat penting agar koperasi benar-benar bisa berjalan secara berkelanjutan," terangnya. (Kontan/Leni Wandira)