Komisi A DPRD Jateng Tekankan Perubahan Pola Pikir Pengelolaan BUMDes

TRIBUNJATENG.COM,KLATEN - Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah tinjau pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo, Klaten Rabu (5/11/2025).

Anggota komisi A tertarik  BUMDes Ponggok yang memiliki pendapatan tinggi dari Umbul Ponggok.

Kunjungan tersebut difokuskan pada pembahasan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara sistematis, efisien, dan profesional guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa. 

Sebagai informasi BUMdes Ponggok merupakan salah satu desa paling maju di kabupaten Klaten, bahkan memberikan bantuan bagi masyarakat sekitar lewat berbagai program csr.

Wakil Ketua Komisi A Mukafi Fadli menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan BUMDes.

Dia berpendapat BUMDes tidak  hanya identik dengan sektor wisata atau kuliner. Tetapi diperlukan inovasi dengan memanfaatkan potensi lokal yang beragam.

“BUMDes jangan selalu distigma hanya sebagai tempat wisata dan restoran. Harus ada pola baru yang sistematis dan efisien agar program desa wisata dan pemberdayaan benar-benar berkelanjutan,” ujar legislator asal PKB.

Begitu juga , Anggota Komisi A, Sony Sumarsono menekankan integritas dalam pengelolaan keuangan BUMDes. Terutama perekrutan pegawai dan pengawasan dana yang besar. 

Kepala Desa Ponggok, Jamaluddin Mulyono,  menjelaskan bahwa BUMDes Tirta Mandiri Ponggok berdiri sejak tahun 200. Saat ini BUMDes tersebut   mengelola 11 unit usaha, meliputi pariwisata air, persewaan gedung, hingga restoran. 

Menurutnya, Keberhasilan pengelolaan BUMdes, tidak lepas dari tata kelola yang profesional berbasis musyawarah desa.

Bahkan pihaknya memanfaatkan potensi air yang ada di desanya untuk kesejahteraan warga.

“Kami memaksimalkan potensi air sebanyak 15.000 liter per detik untuk kesejahteraan warga. Salah satu program sosial kami adalah ‘satu rumah satu mahasiswa’, berupa beasiswa Rp500 ribu per bulan,” jelas Jamaluddin.

Ia menjelaskan, kegagalan BUMDes di sejumlah daerah  disebabkan dari mulai  proses perekrutan yang tidak selektif dan perencanaan terlalu terburu-buru.

Perekrutan di Desa Ponggok melalui beberapa tahap tes  dan musyawarah desa. Selain itu dilakukan evaluasi rutin dan pembagian hasil usaha secara transparan setiap akhir tahun.

Kepala Dispermades Klaten, Wahyuni Sri Rahayu, menuturkan  dari 391 desa di Klaten, seluruhnya telah memiliki BUMDes. Namun baru 13 BUMDes yang masuk kategori maju, satu di antaranya Desa Ponggok. 

“Kami terus melakukan pembinaan agar alokasi 20 persen dari dana desa benar-benar dapat memperkuat BUMDes. Selain itu, kami juga menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendorong inovasi sesuai potensi masing-masing desa,” ujarnya.(rtp)