Viral Kasus Bullying di SMPN1 Blora, Anggota DPRD Usulkan Pelaku Dimasukkan ke Barak Militer

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Anggota komisi D DPRD Blora, Supriedi, mengusulkan agar para pelaku bullying atau perundungan bisa dimasukkan ke barak militer.

Hal itu menyikapi usai terjadinya kasus perundungan yang terjadi di SMP Negeri 1 Blora baru-baru ini.

Menurut Supriedi dengan memasukkan anak-anak tersebut ke barak militer, diharapkan bisa menjadi pelajaran, agar kasus bullying di lingkungan sekolah bisa ditekan.

Baca juga: Dinsos Berikan Pendampingan Korban Bullying SMP Negeri 1 Blora, Kondisi Psikis Mulai Membaik

"Kita melihat yang dilakukan KDM (Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi) terhadap anak-anak yang dalam tanda kutip (anak nakal) dan dibawa ke barak itu luar biasa," jelasnya saat rapat koordinasi di Kantor DPRD Blora, Kamis (13/11/2025) sore.

Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan agar anak-anak yang cenderung nakal dimasukkan ke barak bisa menjadi alternatif untuk menekan kasus bullying di Blora.

"Biayanya tidak mahal di 410 (Batalyon Infanteri 410/Alugoro Blora) itu tidak memberatkan biaya mahal."

"Nanti yang memfasilitasi Komisi D, kami siap, agar anak-anak itu dididik untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, disiplin," jelasnya.

Supriedi menyampaikan alasan dirinya mengusulkan hal itu lantaran, di Blora kasus perundungan tidak hanya terjadi di SMP Negeri 1 Blora saja, melainkan di sekolah lain juga ada kasus serupa.

"Ini terjadi tidak hanya di SMP 1. Ada beberapa sekolah yang seperti ini, di SD Jenar juga terjadi, SMP 2 terjadi, dan mungkin di beberapa sekolah juga terjadi."

"Nah, ini adalah solusi langkah konkret yang kami rekomendasikan anak bisa dimasukkan ke barak," jelasnya.

Menurutnya hal itu juga akan memperbaiki citra kabupaten Blora.

"Ketika kita keluar kabupaten selalu ditanya Blora viralnya yang seperti itu-itu terus. Di tengah gencarnya dengan medsos saat ini itu cepat banget, video itu satu dua jam langsung melebar semua."

"Nah, ini harapan besar kami semua ini, agar kejadian tersebut menjadi yang tidak akan terulang lagi dan tidak hanya sekedar teori."

"Maka, saya minta Dinas Pendidikan untuk segera mungkin dikomunikasikan, dikoordinasikan agar nanti menjadi langkah konkret yang benar-benar menjadi harapan kita semua," paparnya. (Iqs)