Dewan Minta Pemkot Semarang Segera Cairkan Dana Operasional RT Sebelum Lebaran

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang mendorong Pemerintah Kota Semarang segera merealisasikan pencairan Bantuan Operasional RT sebelum Lebaran agar tidak membebani masyarakat dalam menjalankan berbagai kegiatan tradisi setelah Idulfitri.

Menurut Ketua DPRD, Kadarlusman, masyarakat biasanya memiliki sejumlah agenda sosial usai Lebaran, seperti kegiatan halal bihalal hingga haul para sesepuh yang sudah menjadi tradisi di lingkungan warga.

"Kami mendorong supaya itu bisa direalisasikan sebelum Lebaran, karena di masa lebaran ini kan ada kegiatan masyarakat yang namanya halal bihalal, Kemudian haul mbah-mbah yang sudah menjadi tradisi. Itu setelah lebaran," kata Pilus, sapaan Kadarlusman, Rabu (11/3/2026).

Ia menilai, jika dana operasional RT tidak cair tepat waktu, masyarakat berpotensi harus mencari dana talangan terlebih dahulu untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Meski nantinya dana bisa diganti setelah pencairan, kondisi itu dikhawatirkan menimbulkan keresahan.

Baca juga: Perpaduan Sejarah dan Kopi Modern, Djournal Hadirkan Menu Unik di Kota Lama Semarang

Baca juga: "Segera Benahi" Wabup Blora Sri Setyorini Sidak ke SPPG Kedungbecici, Ada Laporan Menu MBG Tak Layak

"Nah, kalau sebelumnya turun tepat waktu dan kalau ini mogok, kasihan masyarakat. Kenapa? Mereka harus cari talangan dulu. Walaupun nanti kalau turun itu bisa diganti, tapi kan ini menimbulkan sebuah gejolak atau nanti ketidakpercayaan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, ia berharap Wali Kota Semarang dapat mempertimbangkan pencairan BOP sebelum Lebaran agar masyarakat tidak terbebani dengan program tersebut.

"Harapan saya kepada Ibu Wali Kota agar sebelum lebaran ini (BOP RT) bisa dicairkan, supaya masyarakat tidak terbebani," imbuhnya.

Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menyampaikan jika Pemerintah Kota Semarang masih menghitung kemampuan fiskal daerah sebelum memutuskan waktu pencairan dana operasional RT tersebut.

Ia mengungkapkan terdapat usulan dari sebagian masyarakat agar dana tersebut dicairkan sebelum Lebaran untuk digunakan dalam kegiatan halal bihalal. Namun di sisi lain, dana tersebut juga direncanakan untuk mendukung kegiatan masyarakat seperti peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga kemungkinan pencairannya akan dilakukan dalam dua tahap.

Agustina berharap dana Rp25 juta per RT tersebut nantinya dapat dimanfaatkan warga untuk menyelesaikan persoalan lingkungan skala kecil secara mandiri, seperti perbaikan CCTV lingkungan maupun saluran air kecil.

“Kalau yang besar-besar silakan dilaporkan ke Disperkim. Persoalan kecil di lingkungan bisa diselesaikan dengan dana Rp25 juta itu,” katanya.

Menurutnya, keputusan pencairan dana sebelum atau setelah Lebaran masih menunggu pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pemkot juga harus memastikan kondisi fiskal daerah cukup kuat untuk mengeluarkan anggaran sekitar Rp280 miliar itu. (idy)