Disnakertrans Jateng: 300 Keluarga Masuk Waiting List Program Transmigrasi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Disnakertrans Jateng mencatat ada 300 Kepala Keluarga (KK) yang mengantre untuk program transmigrasi.

Ratusan keluarga asal Jawa Tengah itu masih menunggu untuk dikirim ke daerah transmigrasi pada 2026.

"Ada 300 KK yang berminat bermigrasi dari Jawa Tengah. Mereka masuk waiting list, masih menunggu jadwal pemberangkatan," kata
Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz kepada Tribunjateng.com, Jumat (27/6/2026).

Aziz mengungkap, 300 KK tersebut berasal dari 22 Kabupaten di Jawa Tengah.

Namun warga Jawa Tengah yang paling berminat melakukan transmigrasi adalah Kabupaten Grobogan, Purworejo, Pati, dan Cilacap.

Baca juga: "Asal Nyusun RKAB" 238 Perusahaan Tambang di Jateng Dibekukan

• Daftar Kepala Daerah di Jateng Tidak Terapkan WFA Anjuran Pusat: ASN Wajib Ngantor

"Jumlah itu meningkat, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 19 KK," paparnya.

Merujuk data transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, 19 KK dengan 73 jiwa telah melakukan transmigrasi dengan tujuan Kabupaten Sidenreng Sulawesi Selatan.

Rincinya, delapan KK meliputi dari Kota Semarang (1 KK), Kota Surakarta (1 KK), Kebumen (1 KK), Grobogan (3 KK), Demak (1 KK), dan Purworejo (1 KK).

Tujuan Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat ada 5 KK meliputi Klaten (1 KK), Sragen (1 KK), Kabupaten Pekalongan (1 KK),  Pemalang (1 KK), Kabupaten Tegal (1 KK).

Tujuan Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, ada tiga KK mencakup Magelang (1 KK), Batang (1 KK), dan Blora (1 KK).

Daerah tujuan Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara ada tiga KK. Rincinya Kota Salatiga (1 KK), Kabupaten Semarang (1 KK), dan Rembang (1 KK).

Menurut Aziz, warga Jawa Tengah berminat transmigrasi dengan alasan ingin meningkatkan kesejahteraan.

Sebab di tanah rantau, lanjutnya, mereka akan diberikan fasilitas tanah seluas 2,5 hektare.

Lahan seluas itu nantinya untuk digarap pertanian seluas 1 hektare, sisanya untuk rumah dan lahan pekarangan.

Selama setahun, para transmigran akan mendapatkan jatah lauk pauk yang diberikan setiap bulan.

"Selepas 10 tahun menggarap tanah itu, nantinya akan jadi hak milik," ujarnya.

Keberangkatan para transmigran kini masih menunggu kajian dari Tim Kementerian Transmigrasi.

Aziz mengungkap, Kementerian akan melakukan verifikasi tanah yang diusulkan dari Kabupaten/kota tujuan transmigrasi. 

Kementerian akan memastikan status tanah itu tidak bersengketa dan tumpah tindih.

Selepas tanah dipastikan statusnya memenuhi, Kementerian akan menghubungi daerah pengirim transmigran, termasuk dari Jawa Tengah.

"Daerah tujuan mayoritas Sulawesi pada 2025. Untuk tahun ini, tujuan daerahnya kami belum tahu," ucapnya. (*)