Ini Langkah Gubernur Ahmad Luthfi Selamatkan UMKM Jateng dari Pelemahan Rupiah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melakukan sejumlah langkah dalam melakukan penyelamatan para pelaku UMKM dari dampak pelemahan rupiah.

Lutfhi menyebut, bakal menggandeng Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyikapi dampak pelemahan rupiah ke UMKM terutama dari sisi melonjaknya bahan baku.

"Kami tidak bisa berdiri sendiri, kami harus guidance (mencari panduan) ke BI,OJK, wirausaha, bank, bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan," ujar Luthfi di Gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Senin (8/6/2026).

Luthfi mengungkap, UMKM adalah tulang punggung ekonomi Jawa Tengah. Di Jateng, ada 4,2 juta UMKM yang mana 2,7 juta merupakan usaha mikro kecil.

Untuk mendorong UMKM ini tetap bertahan, pihaknya telah memberikan akses permodalan sebesar 6 persen. Adapula akses pelatihan pemasaran dan pengemasan.

"Ya kami nilai UMKM di Jateng sudah naik kelas," ujarnya.

Baca juga: Kiai Pengasuh Padepokan Al Anfas Demak Tetap Cabuli Eks Santrinya Meski Korban Sudah Menikah

Ratusan UMKM Gulung Tikar

Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (APMIKIMMDO) Jawa Tengah mengungkap ratusan pelaku UMKM Jateng terpaksa gulung tikar akibat terdampak ekonomi global.

Para pelaku UMKM terpaksa menutup usahanya karena harga pokok semakin mahal yang berimbas pada usaha mereka.

Sektor UMKM yang paling terpukul adalah usaha kebutuhan barang sekunder dan tersier seperti penjual pakaian.

"Ya kami belum mendata secara rinci jumlah UMKM terdampak kondisi ekonomi global saat ini, tapi aduan yang masuk jika dirata-rata setiap kabupaten/kota ada 5-10 UMKM jumlahnya bisa ratusan (gulung tikar)," ujar Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APMIKIMMDO Jateng,   Ariyanto kepada Tribunjateng.com, Jumat (5/6/2026).

Ariyanto juga menerima keluhan para pelaku UMKM di daerah yang bertahan dengan setengah mati demi melanjutkan usahanya.

Mereka terpaksa berhenti menyewa lapak atau kios karena tak kuat membayar. Alhasil, mereka mengalihkan usahanya ke rumah mereka yang menyebabkan omzet merosot.

"Ya mau gimana lagi, mereka juga yang banyak pindah ke usaha lain, seperti jualan kebutuhan primer seperti sembako, tapi ya kompetitor cukup ketat," katanya.

Ia menilai, penyebab UMKM Jateng gulung tikar karena dampak ekonomi global yang merembet ke naiknya harga kebutuhan pokok. Ia merincikan, harga elpiji tiga kilogram sudah di angka Rp25 ribu, minyak goreng di harga Rp20 ribu dan Pertalite sudah langka.

"Pemerintah bilang harga elpiji Rp16 ribu, minyak goreng Rp17.500, kami yang membeli harganya jauh di angka yang dibilang pemerintah, lalu pertalite tidak naik tapi barang langka," terangnya.

Ekonomi Terjepit saat Pajak UMKM Diterapkan

Di tengah situasi sulit ini, Ariyanto menyayangkan rencana pemerintah yang bakal menerapkan pajak UMKM pada bulan Juni 2026. Ia menyebut, kenaikan pajak UMKM sangat tidak tepat di saat UMKM kembang kempis secara pendapatan.

"Kami sedang kaji kenaikan pajak UMKM ini, dua langkah yang akan kami ambil, ketemu pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan turun ke jalan (aksi demonstrasi)," ungkapnya.

Ia mengatakan, Pemerintah selama ini tidak berpihak kepada para pelaku UMKM. Mereka setengah hati dalam memberdayakan para pelaku UMKM yang sebenarnya turut menggerakkan ekonomi.

Sikap setengah hati itu, UMKM di Jateng tidak dilibatkan dalam berbagai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan justru menciptakan saingan baru UMKM melalui proyek Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Kami tidak dilibatkan dalam program MBG yang tidak jelas itu, pasar sembako juga diambil oleh KDKMP," bebernya.

Ia berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendengar keluhan para pelaku UMKM dengan turun ke lapangan berupa melakukan operasi pasar. Langkah itu agar harga kebutuhan pokok setidaknya turun. "Dan, paling penting, batalkan Pajak UMKM," pintanya. (Iwn).