Wakil Ketua DPRD Ruben : Kesehatan Warga Lebih Penting dari Gedung DPRD

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben R Prabu Faza, menegaskan bahwa kepentingan kesehatan masyarakat harus ditempatkan di atas rencana pembangunan gedung baru DPRD.

Sikap tersebut disampaikan, menyusul polemik penonaktifan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) yang dikeluhkan warga sejak awal tahun 2026.

Ruben menyampaikan, DPRD menerima banyak aduan masyarakat terkait terhentinya akses layanan kesehatan akibat penonaktifan UHC. Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan, terutama bagi warga yang selama ini bergantung pada layanan kesehatan gratis melalui program tersebut.

"Ketika masyarakat sakit, yang paling dibutuhkan adalah kepastian layanan kesehatan, bukan bangunan gedung."

"Karena itu, kesehatan warga jauh lebih penting dari gedung DPRD," tegas Ruben saat ditemui Tribunjateng.com, usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (7/1/2025), di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.

Ia menjelaskan, meskipun penonaktifan UHC dilakukan berdasarkan klasifikasi tertentu, DPRD menemukan masih ada warga yang secara ekonomi belum mampu, namun justru terdampak kebijakan tersebut.

Hal ini memunculkan, banyak keluhan dan keresahan di tengah masyarakat.

Baca juga: Detik-detik Lansia 91 Tahun di Cilacap Meninggal Dunia Terjebak Api yang Hanguskan Rumahnya

Baca juga: Curhat Kepala Desa Dituduh Korupsi karena Dana Desa di Jateng Dipangkas Capai Rp5,8 Triliun

Guna mengatasi persoalan tersebut, DPRD mendorong pemerintah daerah agar segera memenuhi kekurangan anggaran UHC, sehingga layanan kesehatan dapat kembali berjalan optimal.

"Salah satu opsi yang siap ditempuh DPRD, adalah menunda pembangunan gedung baru DPRD apabila anggaran tersebut dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat."

"Jika, penundaan pembangunan gedung menjadi solusi untuk memastikan UHC kembali aktif dan masyarakat terlindungi, kami siap dan ikhlas melakukannya," ujarnya.

Sikap tersebut juga mendapat dukungan dari pimpinan DPRD lainnya. DPRD, kata Ahmad Ridhowi, solid dan sepakat menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan, termasuk dalam pengambilan keputusan anggaran.

Menurutnya, polemik UHC harus disikapi secara bijak dengan melakukan validasi data kepesertaan secara menyeluruh, agar warga yang benar-benar berhak dapat kembali menikmati layanan kesehatan tanpa hambatan.

Pihaknya berharap, pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kepesertaan UHC, sehingga masyarakat tidak lagi merasa khawatir ketika membutuhkan layanan kesehatan.

"Yang terpenting, warga merasa tenang dan terlindungi ketika sakit. Itulah esensi dari kebijakan publik," pungkasnya. (Dro)